JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan C ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel. Mulyanto menilai klaim pemerintah terjadi kenaikan penerimaan negara dari Rp15 triliun menjadi Rp350 triliun sangat janggal dan meragukan.

Ia menduga angka tersebut bukan pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran tahin 2023 untuk dua mitra kerja pentingnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPK mendapat anggaran sebesar Rp3,9 ttiliun dan BPKP senilai Rp1,9 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara yang memimpin rapat ini, di Ge ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat yang banyak bermasalah. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa terdapat 6.011 masalah di laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Temuan yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semeste ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 20 persen oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Hal ini penting dilakukan untuk melihat keuntungan dan kerugian yang didapat dari kegiatan divestasi tersebut.

Demikian bunyi kesimpulan penting ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengeritik tajam sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendua atas persoalan utang pemerintah. Di satu sisi BPK memberi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah, di sisi lain mengkhawatirkan kemampuan pemerintah membayar utang.

Dalam keterangan per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis yang juga merupakan Koordinator Gerakan Perubahan (GARPU) Muslim Arbi menyampaikan agar sebaiknya pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 perlu di tinjau kembali.

Pertanyaannya, ialah mengapa perlu ditinjau kembali?

Menurut A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu menyampaikan kalau uji makalah untuk calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilakukan oleh Komisi XI sudah tepat dan benar, terkait jelang uji kelayakan, atau sekitar pukul 15.45 WIB s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal mengatakan bahwa anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mandiri dan tidak bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Sebab sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harusnya mampu membuktikan bahwa lembaga pemeriksa keuangannya bersifat independen.

Hal i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karenanya tak heran jika beberapa kementerian dan lembaga berkali-kali memiliki predikat disclaimer dalam pengelolaan keuangannya, seperti contoh Kemenpora, Kemen ...Berita Selengkapnya