Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
WALHI
Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Masih Belum Terjamin
Tuesday 10 Dec 2013 14:00:59

Logo Walhi.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 10 Desember 1948, sebuah deklarasi umum Hak Asasi Manusia di tandatangani. Deklarasi tersebut menjadi tonggak baru penghormatan dan pengakuan atas hak asasi semua manusia di bumi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai organisasi lingkungan dan HAM di Indonesia memperingati hari HAM sebagai upaya mempromosikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini, menjadi penopang bagi hak-hak dasar manusia lainnya.

Tanpa bumi yang lestari maka hak hidup menjadi kurang berarti. Hal ini disebabkan karena penopang utama kehidupan, yaitu udara segar, air bersih dan pangan yang baik hanya dapat disediakan oleh alam jika lingkungan hidup baik dan sehat.

Ini juga berarti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi penopang agar dapat terpenuhinya hak asasi manusia lainnya, seperti pemenuhan hak atas air, hak atas pangan, hak atas kesehatan dan hak hak ekonomi social dan budaya lainnya.

WALHI memandang bahwa sampai saat ini perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia, masih belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencemaran sungai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perusakan hutan akibat pembukan perkebunan besar dan perusakan pesisir laut akibat pertambangan dan izin pembuangan limbah ke laut.

Dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan Negara cenderung mengabaikan pemenuhan hak atas lingkungan, dalam konteks ini proyek-proyek MP3EI dapat menjadi contoh, karena pemerintah mengabaikan pentingnya melakukan analisis atas dampak lingkungan hidup.

Pun demikian, WALHI masih melihat harapan pada gerakan rakyat di kampung dan dikota dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat ini. Secara berkelompok rakyat menolak izin-izin pertambangan dan perkebunan besar yang merusak, memprotes dan menuntut penghentian pencemaran, sekalipun seringkali dalam perjuangannya rakyat malah dikriminalisasi, dianiaya, bahkan hingga meregang nyawa. Oleh karena itu, pengakuan atas hak asasi pejuang lingkungan adalah mutlak.(wlh/bhc/rby)


 
Berita Terkait WALHI
 
Release WALHI Sulawesi Tengah atas Upaya Kasasi di Mahkamah Agung
 
Tanpa Mengoreksi Kebijakan Pembangunan, Pemerataan hanya Jargon
 
Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015: Menagih Janji, Menuntut Perubahan
 
Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara
 
'Kebijakan Penanganan Krisis Iklim dan Pengelolaan Hutan Beresiko Memperpanjang Perampasan Tanah'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]