Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Ekbis    
 
Kementerian Pertanian
Gejolak Harga Cabai dan Bawang Akibat Pedagang Ambil Untung Besar
2016-03-23 11:25:46

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Ir. Yasid Taufik saat jumpa pers dengan para wartawan di Jakarta.(Foto: BH/rar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tingginya harga jual Cabai merah dan Bawang merah beberapa pekan terakhir, bukan disebabkan menurunnya produksi atau kurangnya pasokan. Namun, disebabkan ulah para pedagang yang mengambil nilai keuntungan yang sangat besar hingga 150 persen dari harga ditingkat Petani. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Yasid Taufik, saat berbincang bincang dengan pewarta BeritaHUKUM serta para wartawan pada, Selasa (22/3) kemarin di gedung Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Agar meredam tingginya harga kedua tanaman pangan tersebut, kami berinisiatif melakukan operasi pasar. Yaitu mempersingkat rantai distribusi cabai dan bawang merah," ungkap Yasid Taufik.

Jika sebelum dilakukan operasi pasar harga bawang merah di pasaran mencapai Rp37.000/kg, cabai rawit merah Rp55.000/kg, dan cabai merah keriting Rp48.000/kg.

"Kini harganya turun drastis. Saat ini harga cabai merah keriting Rp30.000, cabai rawit merah Rp 35.000, dan bawang merah Rp33.000/kg di tingkat pasar induk. Dalam operasi pasar, harga jualnya dilebihkan sekitar Rp3.000 - Rp4.000 bukan untuk keuntungan pribadi. Melainkan dialokasikan untuk biaya transportasi dan lain-lain." imbuh Yasid.

Terkait kegiatan operasi pasar bawang merah dan cabai, Sesditjen Hortikultura menyatakan, pihaknya akan terus melakukan hingga harga komoditas tersebut kembali normal di pasaran.(bh/rar)


 
Berita Terkait Kementerian Pertanian
 
• KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan, Direktur Alat dan Mesin Pertanian sebagai Tersangka
 
• Alasan Syahrul Yasin Limpo Pilih Mundur dari Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju
 
• Sambangi Kantor Kementan, SYL Pamit ke Para Pegawai
 
• Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan 'Hilang Kontak' Usai Kunker ke Eropa
 
• Harga Cabai Melonjak, Johan Rosihan Desak Kementan Atasi Produksi dan Optimalkan Penanganan Pasca-Panen
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]