Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat | 2021-07-26 01:26:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan aturan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah namun tetap mengedepankan Protokol Kesehatan yang ketat.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Jokowi dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah aspek, baik aspek kesehatan
...

Komisi VI Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah dengan 'Cukong' | 2021-07-23 05:53:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merespon permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat tertanggal 15 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu kepada Menteri Perindustrian. Surat tersebut berisi alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain membangun ...

Harga Gabah Anjlok, Johan Rosihan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi | 2021-07-19 10:42:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada Bulan April 2021 lalu harga gabah mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir. Atas situasi ini, Johan menyatakan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun r ...

Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi | 2021-07-11 01:46:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019. Dengan demikian, kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.

Demikian disa
...

Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan 434 Formasi CPNS | 2021-07-10 13:20:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kesempatan untuk warga Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 434 formasi tersedia dengan waktu pendaftaran dibuka hingga 21 Juli 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta
...

PPKM Mikro Diperketat, Difokuskan di 43 Kota Kabupaten Non Jawa Bali | 2021-07-06 15:54:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Apabila dibandingkan kondisi Provinsi
...

Usulan PKS Kurangi Dampak PPKM Darurat: Bansos Diperluas hingga Diskon Tarif PLN | 2021-07-04 21:00:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi rencana Pemerintah akan memberikan tiga jenis bantuan sosial selama PPKM Darurat. Bantuan itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan Bansos t ...

Ekonom Sasmito Hadinagoro: PPKM Darurat Kontraproduktif | 2021-07-02 23:20:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengkritik keras kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap mirip lockdown terselubung.

Pasalnya, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga layak dipertimbangan kembal
...

Masih Ada 64 Juta UMKM Belum Tersentuh Program PEN | 2021-06-30 19:06:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti upaya Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan UMKM. Hal tersebut disampaikan usai Komisi XI menggelar rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Senin (28/6) lalu. Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makro ...

Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 PMI Bermasalah dari Malaysia | 2021-06-28 08:15:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) atau Warga Negara Indonesia (WNI) katagori kelompok pekerja migran yang rentan dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, Minggu (27/6).

131 PMIB/WNI tersebut merupakan kelompok pemulangan PMI gelombang kedua. M
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]