Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KUHAP
Forum Dekan Dukung KPK Soal Revisi KUHAP/KUHP
Sunday 16 Mar 2014 06:51:03

15 Dosen tergabung dalam Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) ke KPK Jumat (14/3) kemarin, beraudiensi dan dukungannya terhadap sikap KPK atas revisi KUHP/KUHAP. Rombongan diterima Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 15 dosen yang tergabung dalam Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) berkunjung ke KPK Jumat pagi (14/3) kemarin, guna beraudiensi dan menyatakan dukungannya terhadap sikap KPK atas revisi KUHP/KUHAP. Rombongan diterima dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas.

Surajiman, Ketua FPPTHI, menyatakan, pihaknya telah mengikuti perkembangan revisi RUU itu. “Bahkan kami juga sudah melakukan pembahasan secara internal,” katanya. Ini sebagai bukti bahwa FPPTHI berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Wakil Ketua FPPTHI Laksanto Utomo menambahkan bahwa pihaknya telah meminta audiensi dengan DPR terkait RUU itu. Namun ia mengakui, hingga kini belum ada tanggapan dari Komisi III DPR RI, tempat kedua RUU itu dibahas. “Kami mendukung tidak hanya KPK, tetapi esensi RUU ini agar dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR,” katanya.

Hasil kajian FPPTHI yang dulu bernama Forum Dekan se-Jadebotabek ini menyatakan, ada 25 pasal yang memungkinkan pelemahan pemberantasan korupsi. “Dari jumlah itu, mengerucut hingga 9-12 pasal,” kata Faisal Santiago, salah satu peserta rombongan.

Karena itu, mereka merasa berkewajiban untuk mendukung pemberantasan korupsi, FPPTHI mendukung kiprah KPK selama ini. Sebagai bentuk dukungan itu, selain berkunjung dan beraudiensi ke KPK, FPPTHI juga telah mengirimkan siaran pers sebagai bentuk dukungan resmi yang dikirimkan kepada media massa nasional.

Ke-15 dosen yang tergabung dalam FPPTHI ini terdiri dari perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum dan program pascasarjana ilmu hukum di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, hadir perwakilan dari Universitas Borobudur, Universitas Indonesia Esa Unggul, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Islam Jakarta, Universitas Panca Bhakti dan Universitas Batam.

Dukungan ini disambut baik oleh kedua pimpinan. Abraham mengatakan, kedua RUU ini merupakan halyang krusial dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Ini penting bagi penegakan hukum kita,” katanya.(KPK/bhc/sya)


 
Berita Terkait KUHAP
 
• Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum 2 Alat Bukti
 
• MK Tegaskan PK Tidak Halangi Pelaksanaan Putusan
 
• Ahli: Istilah dalam KUHAP Multitafsir dan Tidak Jelas
 
• Forum Dekan Dukung KPK Soal Revisi KUHAP/KUHP
 
• Kritik Rakyat Harus Didengar terkait Revisi RUU KUHP dan KUHAP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]