JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga terlibat dalam penyelenggaraan badan tersebut. Berdasarkan laporan, BPJS Kesehatan mengaku tengah mengalami defisit arus kas mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan rincian, rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun.
"Tidak ada jalan lain terkecuali pemerintah keluarkan uang untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan," kata Fahri ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/9). Menurutnya, dengan adanya kucuran dana dari pemerintah itu, maka yang bekerja pada lembaga-lembaga maupun pada institusi pemerintahan bisa bekerja kembali, seperti Rumah Sakit, Klinik, dokter, para medis dan sebagainya.
Menurut Fahri, langkah ini menjadi solusi yang baik. Mengingat pelayanannya memang itu diperlukan itu setiap hari oleh rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang bahwa harus diadakan terus. Hal ini juga sesuai janji Presiden terkait arti "Indonesia Sehat" itu harus bisa terselenggara, apabila ada pembayaran cash kepada BPJS diselesaikan.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menambahkan, untuk solusi jangka panjangnya, pemerintah bisa mencari skenario yang bisa dibuat, misalnya skenario investasi, skenario pengelolaan aset dan sebagainya. Tetapi jangan mengurangi hak-hak dan jata-jatah masyarakat di dalam pelayanan kesehatan.
"Saya kira itu harus segera dan mendesak. Pemerintah juga harus jujur secara terbuka ada uang atau tidak. Karena kalau tidak ada, dan ini dibiarkan bisa chaos nanti di bawah. Di daerah-daerah pelayanan pada masyarakat dipotong-potong, hingga bisa memunculkan kegelisahan yang terus menerus tanpa kepastian," pungkas politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(eps/sf//DPR/bh/sya) |
