Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kewarganegaraan
Fahri Hamzah: Indonesia tak Mentolerir Kewarganegaraan Ganda
2016-08-15 15:11:22

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: @Fahrihamzah)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Archandra Tahar kini jadi sorotan publik, karena isu kewarganegaraan Amerika Serikat yang disandangnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) di Indonesia tidak memperbolehkan adanya kewarganegaraan ganda. Indonesia hanya mempermudah bagi WNI yang melakukan pernikahan campuran, untuk bisa menetap sementara.

"Nah baru sebatas itu kita boleh menganut soal dwikewarganegaraan itu. Tapi kalau kewarganegaraan permanen itu tidak boleh. Karena masing-masing negara dalam keyakinan kita punya sumpah konstitusionalnya yang oleh bangsa Indoensia tidak ditolerir," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Fahri khawatir, jika Arcandra loyal pada konstitusi Indonesia, maka yang bersangkutan akan juga loyal pada konstitusi Amerika. Hal ini menurutnya tak diperbolehkan oleh aturan yang ada di Indonesia.

"Negara kita tidak mentolerir itu. Tidak ada konsep dwikewarganegaraan. Sampai sekarang masih kita tolak!," tegas Fahri.

Fahri juga meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi terkait hal ini, karena seorang presiden lah yang bisa mengangkat menteri dan memberhentikan.

"Ngangkat menteri tidak boleh sembarangan. Baru ketemu satu dua kali lalu diangkat jadi mentri. Memang dari dulu kritik saya kepada orang-orang di sekitar Pak Jokowi, kayaknya enggak punya sistem," ucapnya.

Padahal menurut Fahri, sebelum dilantik jadi pejabat penting, Badan Intelijen Negara (BIN) harus dan otoritas terkait harus mengecek track record yang bersangkutan.

"Pernah enggak dia melakukan sesuatu yang mengancam negara kesatuan dan sebagainya. Harus ada evaluasinya. Anda suruh seseorang jadi menteri itu artinya Anda suruh orang untuk jadi Presiden di sektor itu," katanya.(icl/teropongsenayan/bh/sya)


 
Berita Terkait Kewarganegaraan
 
• Christina Aryani Ingatkan Sinergi Data Cegah Kewarganegaraan Ganda
 
• Aturan Kewarganegaraan Anak Hasil Kawin Campur Diuji
 
• Djoko Edhi: 'Nasionalisme dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia'
 
• Fahri Hamzah: Indonesia tak Mentolerir Kewarganegaraan Ganda
 
• Presiden Ancam Cabut Kewarganegaraan 16 WNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]