Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kewarganegaraan
 
Christina Aryani Ingatkan Sinergi Data Cegah Kewarganegaraan Ganda | 2021-02-06 15:59:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan kasus kewarganegaraan ganda bukan hal baru di Indonesia. Masalah sinergi data dan pengaturan kewarganegaraan ganda bagi pemerintah ini menjadi penting.

"Kejadian ini bukan hal baru dan masih banyak WNI kita di luar negeri yang saat ini telah memiliki kewarganegaraan lain
...

Aturan Kewarganegaraan Anak Hasil Kawin Campur Diuji | 2016-10-05 13:25:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Ira Hartini Natapradja Hamel yang merupakan ibu dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016 Gloria Natapradja mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan). Aturan yang diuji terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri bagi anak hasil perkawinan campuran. Sid ...

Djoko Edhi: 'Nasionalisme dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia' | 2016-08-28 19:23:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut Djoko Edhi Abdurahman, selaku perwakilan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama ( LPBH-NU), bahwa adanya upaya merevisi UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mau memperbolehkan warga negara ganda atau dengan kata lain dwikewarganegaraan, Djoko Edhi mengatakan konsisten dan tegas menolak te ...

Fahri Hamzah: Indonesia tak Mentolerir Kewarganegaraan Ganda | 2016-08-15 15:11:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Archandra Tahar kini jadi sorotan publik, karena isu kewarganegaraan Amerika Serikat yang disandangnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) di Indonesia tidak memperbolehkan adanya kewarganegaraan ganda. Indonesia hanya mempermudah bagi WNI yang me
...

Presiden Ancam Cabut Kewarganegaraan 16 WNI | Monday 23 Mar 2015 07:54:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah memproses kepulangan 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap Pemerintah Turki, namun jika menolak dipulangkan maka status kewarganegaraan mereka akan dicabut.

"Apabila mereka menolak dipulangkan ke Indonesia, pemerintah kemungkinan akan m
...

GRAM Kritisi Status Kewarganegaraan Istri Gubernur Aceh | Friday 07 Mar 2014 21:57:31

ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM), mengkritisi terkait Istri Gubernur Aceh, Niazah A Hamid yang sampai sekarang masih berstatus warga negara Asing.

"Ini menjadi sebuah tolak ukur bagi kita, bahwa begitu lemahnya undang-undang di Indonesia," demikian dikatakan Direktur LSM GRAM, Muhammad Azhar, k
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]