Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
BPJS
Duuh, Jokowi Urus BPJS Nyerah tapi Mau Pindahin Ibu Kota
2019-08-26 02:48:22

Andre Rosiade, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku bingung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang punya rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tapi terkait urusan BPJS Kesehatan tidak bisa mengatasinya.

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade tidak mendukung adanya pemindahan ibukota. Pasalnya, banyak permasalahan bangsa seperti diantaranya ekonomi yang belum selesai, termasuk defisit anggaran BPJS Kesehatan.

"Duuh Pak @jokowi. Bagaimana kami mau dukung bapak mengenai ibu kota baru. Urusan BPJS Kesehatan saja pemerintah terindikasi menyerah dan mau minta tolong sama Tiongkok," kata Andre lewat twitternya @andre_rosiade yang dikutip Sabtu (24/8).

Andre mengkhawatirkan juga gara-gara ibu kota baru, nanti malah menyebabkan Indonesia masuk perangkap hutang dengan Tiongkok.

Sementara mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu juga heran kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang selalu bergantung pada China setiap bangsa Indonesia menghadapi masalah.

"Bagi Pak Menkomaritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu yaitu minta bantuan dari China. Kereta Api cepat, listrik, Garuda, BPJS, tenaga kerja dan lain-lain, semua dimintakan bantuan dari China oleh beliau. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China?," katanya.

Padahal, kata dia, menurut aturan BPJS Kesehatan bahwa tidak boleh hutang. Sebab, BPJS bukan bentuk perusahaan dan sumber dana BPJS juga bersumber dari iuran.

"Terus masuknya dari mana? Apa aturan tentang BPJS mau diubah? Saya heran ide Menkomaritim bahwa China ingin bantu BPJS," jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perusahaan asuransi China yakni Ping An Insurance menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan.

Ping An Insurance merupakan subsidiari dari PA, holding jasa keuangan asal China. Perusahaan ini memiliki layanan asuransi, perbankan, investasi, dan bisnis teknologi.

"Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (TI) tersebut," ujarnya.(ris/inilah/bh/sya)


 
Berita Terkait BPJS
 
• Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
 
• Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
 
• Bongkar-Pasang Regulasi Bingungkan Peserta BPJS Kesehatan
 
• Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat
 
• Luqman Hakim: Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]