Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Prolegnas
Dua RUU Segera Disahkan Paripurna DPR
Monday 21 Sep 2015 19:35:13

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua RUU yang masuk Prolegnas segera disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR. Kedua RUU itu adalah RUU tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta RUU Kebudayaan.

Bila ini disahkan, maka ada dua produk UU monumental kembali yang dihasilkan DPR RI. Anggota Baleg DPR Endang Srikarti Handayani kepada Perlementaria menjelaskan, dua RUU ini sudah dibahas di Baleg. RUU TKI merupakan usulan Komisi IX dan RUU Kebudayaan usulan dari Komisi X. Kedua produk RUU ini sudah diharmonisasi dan melewati tahap kajian di Baleg.

Diterangkan politisi Partai Golkar itu, yang penting dari RUU TKI adalah bahwa di mana pun seorang WNI bekerja harus mendapat perlindungan hukum yang memadai. Dan RUU ini memfasilitasi semua pelindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Semantara RUU Kebudayaan melindungi kekayaan tradisi etnik yang hidup di Nusantara.

“Komjen dan Kedubes kita di luar negeri jarang sekali memberi advokasi dan pengawasan bagi TKI. Pendampingan terhadap TKI yang tersangkut masalah hukum di negara tempat mereka berkerja jarang sekali dilakukan. Dan RUU ini memberi kepastian pelindungan yang optimal,” jelas politisi dari dapil Jawa Tengah V tersebut, Senin (21/9).

Selama ini, keluarga TKI sering berjuang sendirian tanpa pendampingan. Kalau pun ada bantuan hukum selalu datang terlambat. Dengan RUU ini, kata Endang, keluarga TKI yang ingin menemui keluarganya di luar negeri betul-betul dibantu oleh negara. “Negara harus bertanggung jawab atas penempatan TKI di luar negeri, karena dia membawa devisa bagi negara,” ujar Endang lagi.

Sementara pada bagian lain, RUU Kebudayaan menjamin semua kekayaan budaya Indonesia mendapat perlindungan yang memadai. Tari-tarian khas Nusantara juga kelak mendapat perlindungan hukum. Jadi tidak sekadar pelestarian, RUU ini memberi perlindungan. Endang mencontohkan, ada tradisi nuju bulan di berbagai daerah. Ini merupakan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Nusantara. Dengan RUU Kebudayaan, tradisi semacam ini dilindungi.

“Tradisi ngaben yang agamis di Bali juga mendapat perlindungan. Tradisi ini hanya ada di Bali. Walau ada agama Buddha di daerah lain, tapi ngaben sangat khas di Bali. Jadi RUU Kebudayaan melindungi sampai ke hal-hal seperti itu,” terang Endang.(mh/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Prolegnas
 
• Tahun Politik, Prolegnas Prioritas Masih Menjadi Tugas DPR bersama Pemerintah
 
• DPR Minta Perppu Ormas Masuk Dalam Prolegnas Prioritas
 
• DPR Sahkan Tata Cara Penyusunan Prolegnas
 
• Dua RUU Segera Disahkan Paripurna DPR
 
• Sebanyak 37 RUU Jadi Prioritas Prolegnas 2015
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]