Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
APBN
Dana Transfer ke Daerah Rp 500 T
Tuesday 31 Jul 2012 16:00:50

Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 16 Agustus saya akan menyampaikan pidato kenegaraan dan juga laporan nota keuangan. Satu hal yang diusulkan teman-teman DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tentang transfer dana ke daerah insya Allah akan melampaui Rp 500 triliun, kata SBY saat berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPD Irman Gusman kemarin Senin (30/7).

Jumlah dana transfer ke daerah pada APBN Perubahan 2012 mencapai Rp 478,8 triliun. Janji presiden itu tentu agak memberikan angin segar bagi daerah.

Seperti halnya dengan demokrasi, lanjut presiden, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah memang kerap menimbulkan banyak hambatan pembangunan. Tapi, semua itu merupakan pilihan yang diambil sebagai koreksi terhadap pembangunan di masa lalu yang sangat sentralistis.

Negara lain, sebut SBY, memerlukan puluhan tahun untuk menjalankan dan mematangkan sistem itu. Jangan goyah dan berbalik arah karena desentralisasi dan otonomi daerah yang benar akan lebih membawa keadilan dan pemerataan, tegasnya.

Acara buka puasa bersama itu juga dihadiri Wapres Boediono beserta istri, Herawati Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan mantan Presiden B.J. Habibie. Turut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta anggota DPR dan DPD. (pri/fal/c11/agm/kdn/bhc/sya)


 
Berita Terkait APBN
 
• Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
 
• Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
 
• Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun
 
• Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
 
• APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]