JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah ibadah haji tahun 2020. Salah satu pertimbangannya lantaran hingga saat ini pemerintah Arab Saudi tak kunjung membuka akses masuk jamaah dari seluruh dunia.
Berkenaan dengan keputusan yang diumumkan Menteri Agama, Fachrul Razi ini, nasib dana dana simpanan penyelenggaraan haji pun menjadi pertanyaan.
Di daerah seperti Kota Bandung, Humas Kementerian Agama Kota Bandung, Agus Saparudin mengatakan uang calon jamaah haji tidak akan dikembalikan dan akan disimpan untuk biaya berangkat haji tahun depan.
Namun demikian, pernyataan berbeda diungkapkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Disebutkan, dana simpanan yang mencapai 600 juta dolar AS atau setara Rp 8,7 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) akan dimanfaatkan membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.
Tak pelak, rencana ini kemudian mendapat respons publik. Seperti yang diutarakan ekonom senior, Rizal Ramli. Menurutnya, keputusan untuk mengalihkan dana simpanan tersebut menjadi wujud pemerintah kehabisan akal dalam mengatasi lemahnya kurs rupiah.
"Bener-bener sudah kehabisan ide, dana haji dipakai untuk penggunaan berisiko support rupiah. Payah deh," demikian kata Rizal Ramli di akun Twitternya @RamliRizal, Selasa (2/6).
Akun twiiter Rizal juga ikut me'Retweeted cuitan Iwan Sumule sebagai Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) @KetuaMajelis yang menulis : "Sudah dipakai buat infrastruktur, skrg mau dipakai lagi utk stabilkan dolar.
Mau pakai dana haji, pasti krn devisa menipis.
Doyan impor dan minim ekspor buat devisa kurang. Produksi tak ada, tapi berharap ekonomi tumbuh dan meroket.
Untung umat penyabar."(dt/RMOL/bh/sya) |
