Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Prolegnas
DPR Setujui Tambahan Dua RUU Prolegnas Prioritas 2014
Wednesday 18 Jun 2014 15:30:34

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman Rabu (18/6) menyetujui tambahan dua RUU Prolegnas Prioritas tahun 2014, dari semula 66 RUU menjadi 68 RUU. Kedua RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia dan RUU Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Semula yang diajukan ke Baleg ada tiga RUU, selain dua yang disetujui ada satu lagi yakni RUU tentang Bahan Kimia namun tidak disetujui dengan alasan keanggotaan DPR periode 2004-2009 akan segera berakhir, dikhawatirkan RUU tersebut tidak dapat diselesaikan pembahasannya.

Menurut Ketua Baleg Ignatius Mulyono yang membacakan laporan di Rapat Paipurna tersebut, alasan dilakukan pembahasan terhadap RUU perubahan atas UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia adalah untuk melakukan perlindungan terhadap keamanan laut sebagai konsekuensi berlakunya UNCLOS 1982.

Pengelolaan keamanan laut yang tidak terintegrasi dan tidak dalam satu komando dapat menyebabkan terjadinya peningkatan eskalasi ancaman dan pelanggaran hukum di laut. Pada gilirannya akan mengganggu keamanan perairan kawasan dan perbatasan antar negara. “ Perubahan hanya dilakukan terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3), namun terkait perubahan tersebut menyebabkan perlu ada pengaturan lebihlanjut dalam 9 pasal baru.

Semula RUU atas perubahan UU Perlindungan Anak juga tidak disetujui sebagai RUU Tambahan Prolegnas 2014, namun karena Komisi VIII tetap berkeinginan kuat agar dimasukkan sebagai RUU Tambahan Prolegnas 2014 dan bertekad membahas secara intensif dan diselesaikan oleh DPR periode sekarang ini, akhirnya Rapat Paripurna menyetujuinya.

Menkumham Amir Syamsudin juga menyambut baik persetujuan tersebut dengan mengharapkan Komisi VIII DPR segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses administrasinya. Harapan yang sama disampaikan Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan berharap dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR.(mp/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Prolegnas
 
• Tahun Politik, Prolegnas Prioritas Masih Menjadi Tugas DPR bersama Pemerintah
 
• DPR Minta Perppu Ormas Masuk Dalam Prolegnas Prioritas
 
• DPR Sahkan Tata Cara Penyusunan Prolegnas
 
• Dua RUU Segera Disahkan Paripurna DPR
 
• Sebanyak 37 RUU Jadi Prioritas Prolegnas 2015
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]