JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013. Semua fraksi menyatakan setuju atas RUU ini yang pada 24 Juni lalu pernah disampaikan pemerintah di DPR. Catatan kritis disampaikan pula para juru bicara fraksi dalam agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU itu.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, Kamis (3/7), hanya mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPR. Hadir dalam rapat tersebut Menkeu Chatib Basri selaku wakil pemerintah. Atas pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN 2013 oleh pemerintah tersebut, BPK telah memberikan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).
Catatan kritis Fraksi Hanura misalnya yang dibacakan Murady Darmansjah, menyatakan, sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat masih lemah sehingga berpotensi mendorong kerugian keuangan negara. Pemerintah diimbau melakukan perbaikan sistem pengendalian internal keuangan pemerintah melalui satu peningkatan sumber daya manusia dengan sistem terarah.
Sementara itu F-PAN mengapresiasi kerja pemerintah atas upaya mendapatkan predikat opini WDP. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 yang disampaikan beberapa waktu lalu, merupakan cerminan dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pemerintah diharapkan tetap memiliki antisipasi yang baik dalam melakukan perencanaan yang tepat dan membuat kebijakan yang efektif terhadap perkembangan perekonomian global. Potensi terganggunya target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam APBNP 2014 bisa saja terjadi.
F-PAN mendesak pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap penyelesaian pengelolahan piutang bukan pajak, yatu tagihan overleading sebesar 7,18 triliun, penjualan migas sebesar 3,86 triliun, aset kredit BPPN sebesar 66,01 triliun, dan saldo dana belanja pensiun pada mitra bayar PT. Taspen sebesar 3002,06 milyar.(mh/dpr/bhc/sya) |
