JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang beranggotakan jajaran aparat dari Kemekumham, Kepolisian, Komnas HAM dan Pemda Lampung diyakini takkan efektif. Pasalnya, tim itu tidak akan independen, karena menggikutsertakan instasi yang mestinya bertanggungjawab atas pembantaian petani di Mesuji, lampung dan Sumatera Selatan (Sumsel).
"Denny Indrayana yang akan memimpin TGPF Mesuji itu tidak becus. Masyarakat sudah tak percaya pada TGPF bentukan pemerintah. Bagaimana bisa menghasilkan kesimpulan yang komprihensif, kalau tim gabungan ini terdiri dari lembaga yang harus bertanggung jawab?” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/12).
Menurut dia, masyarakat akan lebih percaya dengan tim yang berisikan lembaga serta LSM dan tokoh masyarakat yang tidak terkait dengan unsur instansi yang bermasalah itu. TGPF yang dibentuk pemerintah ini lebih cenderung sebagai produk pencitraan ketimbang mencari kebenaran dan menuntaskan kasus.
"Kalau tim ini diisi seperti polisi, Pemda dan Dinas kehutanan Lampung, sama saja tidak artinya. Mereka pasti membawa kepentingannya korpsnya. Mestinya TGPF itu dibentuk dari tim independen, seperti Komnas HAM, dan para lembaga swadaya masyarakat dan tikoh masyarakat lainnya. Ini sangat diperlukan, agar tim bisa mengungkap fakta yang lebih objektif," jelas Hasanuddin.
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, investegasi yang akan dilakukan Menko Polhukam dan Mabes Polri sangat diragukan independensinya. Apalagi data yang akan digunakan itu hasil dari investegasi terbaru dari kedua instansi pemerintah itu. Pastinya akan terjadi kerancuan. "Masa lembaga yang melakukan (tindak kekerasan) ikut mencari data," ujarnya.
Mestinya, lanjut dia, data investegasi Komnas HAM yang harus digunakan. Kedua instansi itu juga harus melihat sejauh mana rekomendasi Komnas HAM itu ditindaklanjuti pihak terkait. "Tapi Komnas HAM jangan melihat kasus per kasus, melainkan harus komprehensif," imbuh Haris.
Sebelumnya, Presiden SBY secara resmi menunjuk Wamenkumham Denny Indrayana sebagai Ketua TGPF tragedi pembantaian petani Kabupaten Mesuji, Lampung dam Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Tim ini akan bekerja tanpa dibatas waktu dalam melakukan investigasi kasus yang diduga mengerah kepada pelanggaran berat HAM.(dbs/rob/irw)
|
