Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

DPR Pilih Enam Hakim Agung
Thursday 29 Sep 2011 23:09:23

Ilustrasi proses pemungutan suara pemilihan hakim agung (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR akhirnya memilih enam hakim agung melalui pemungutan suara (voting) dalam rapat yang berlangsung secara terbuka di ruang rapat Komisi Bidang Hukum tersebut di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9) malam. Keenam Hakim Agung terpilih adalah Suhadi, Gayus Lumbuun, Nurul Elmiyah, Andi Samsan Nganro, Dudu Duswara Machmudin dan Hary Djatmiko.

Urutan perolehan suara tersebut, yakni Suhadi memperoleh 51 suara, Gayus Lumbuun (44 suara), Nurul Elmiyah (42 suara), Andi Samsan Nganro (42 suara), Dudu Duswara Machmudin (34 suara) dan Hary Djatmiko (28 suara). Mereka dipilih dari 18 calon hakim agung. Dari jumlah itu, 10 di antaranya berasal dari hakim karier dan sisanya nonkarier.

Lolosnya Gayus sudah diprediksi mantan koleganya di Komisi III, tempat ia berkiprah sebagai politisi di Senayan. Salah satu yang memilih dia adalah Ruhut Sitompul. Politisi Partai Demokrat ini bahkan sempat menyatakan,"Selamat Jalan sahabatku Gayus Lumbuun." Hal itu diucapkannya sambil mengacungkan surat suara menuju kotak suara.

Usai terpilih sebagai hakim agung, Gayus Lumbuun mengaku, takkan pandang bulu menangani perkara di MA. Tidak terkecuali jika ada kader PDIP yang bermasalah. "Setelah menajdi hakim agung nanti, tentu nanti saya akan independen, netral, dan objektif. Artinya saya tidak boleh membela teman-teman se-partai," ujar Gayus.

Ia pun akan segera mundur sebagai politisi, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari DPR. Ia mengaku, jauh sebelum menyalonkan sudah memberitahu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri tentang konsep-konsepnya sebagai hakim agung.

"Nantinya, hukum berlaku juga kepada saya sebagai hakim dan juga kepada orang yang diperiksa dari kalangan mana pun. Kalau boleh saya tambahkan, niat saya adalah mendukung blue print dan restra (rencana strategis) MA 2011-2035," jelas anggota Komisi III DPR itu.(dbs/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]