JAKARTA, Berita HUKUM - Sepuluh fraksi DPR telah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta Nota Keuangannya, yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Secara umum, fraksi-fraksi di DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu over optimis. Khususnya terkait laju pertumbuhan ekonomi.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, fraksi-fraksi DPR menyampaikan bahwa situasi global belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen, dinilai masih terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.
"Pada prinsipnya masukan dari Fraksi-fraksi DPR RI sangat bagus. Semua fraksi mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu," kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pemanadangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8) lalu.
Selain itu, masih kata Taufik, hasil penerimaan pajak pun cukup menjadi sorotan beberapa fraksi. Taufik mengingatkan, penarikan pajak dari wajib pajak harus betul-betul adil dan proporsional. Pajak progresif harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Aspek pembangunan manusia dan berbagai program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan pun turut disinggung beberapa fraksi. Program yang sifatnya padat karya harus didukung penuh. Termasuk program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.
"Dukungan spirit dari Fraksi-fraksi DPR RI itu pada prinsipnya juga mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur," imbuh politisi F-PAN itu.
Sementara terkait penyaluran dana desa pun pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasinya. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa. Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Hal ini menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.
"Aspek pelaksanaan dana desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala dana desa ini masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa," pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.(sf,mp/DPR/bh/sya) |
