CIAMIS, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri menegaskan, internet yang berfungsi dengan baik dapat menunjang pembangunan infrastruktur dan meningkatkan potensi perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikannya pada forum diskusi publik bertajuk 'Wirausaha Jaman Now : Memanfaatkan Internet untuk Kesejahteraan Bangsa' yang diselenggarkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) bekerjasama dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Dakwah Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (5/10).
"Wilayah perbatasan seperti (Purwadadi) ini biasanya luput dari pengembangan jaringan para operator telekomunikasi, yang tentu perlu mempertimbangkan aspek keekonomian dari pengembangan jaringannya," ucap Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi BeritaHUKUM.com pada, Sabtu (6/10).
Karena itu, ia berharap pemerintah khususnya BAKTI dan Kemenkominfo bisa mengisi kekosongan ini, sehingga akses internet yang diterima warga setempat dapat setidaknya setara dengan warga di kota-kota besar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Layanan TI BAKTI Kemenkominfo Dhia A. Febriansa, mengatakan bahwa Kemenkominfo terbuka atas usulan area-area prioritas untuk perluasan infrastruktur internet.
"Dalam hal ini BAKTI memiliki program penyediaan akses internet di ruang publik seperti Sekolah, Puskesmas, Balai Desa yang didanai dari program Universal Services Obligation (USO) yang setiap tahun harus disetorkan oleh operator seluler sebesar 1,25% dari pendapatan kotor mereka," jelasnya.
Praktisi E-Commerce, Insan Kamil, menjelaskan soal potensi ekonomi yang diperoleh warga saat beralih ke kanal pemasaran online. "(Pesanan) dari ujung Utara hingga Selatan, Barat hingga Timur Indonesia Alhamdulillah pernah saya layani. Pesanan barangpun juga datang dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei, bahkan hingga Hongkong," pungkasnya.
Diketahui, BAKTI Kemenkominfo memiliki program penyediaan akses internet di ruang publik seperti Sekolah, Puskesmas, Balai Desa yang didanai dari program Universal Services Obligation (USO) yang setiap tahun harus disetorkan oleh operator seluler sebesar 1,25% dari pendapatan kotor mereka. (bh/mos). |
