Menurut" /> BeritaHUKUM.com - Cukuplah 1 Periode, Yusril: Kelompok Islam Tertekan dan Ulama Dikriminalisasi

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
#2019GantiPresiden
Cukuplah 1 Periode, Yusril: Kelompok Islam Tertekan dan Ulama Dikriminalisasi
2018-04-10 06:59:09

Ilustrasi. Partai Bulan Bintang Bela Islam dan Bela NKRI.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasannya menginginkan pergantian Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.

"Cukuplah satu periode. Saya pikir negara ini mengalami situasi yang agak berat," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut Yusril, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di berbagai bidang.

"Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa," ujar Yusril.

Yusril mengatakan Utang luar negeri Indonesia tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur melainkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

"Kalau utang untuk bayar utang lagi, itu akan makin berat dan kita lihat kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, subsidi hilang, listrik naik dan kemudian juga kita melihat terjadi keresahan sosial makin hari makin luas terutama kelompok Islam tertekan, ulama dikriminalisasi bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," jelasnya.

Yusril menegaskan, PBB akan tetap beroposisi seandainya Jokowi kembali terpilih pada 2019 mendatang. Jikalau pun pilpres diikuti Jokowi sebagai calon tunggal, PBB akan mengkampanyekan kotak kosong sebagai lawan.

Terakhir, Yusril menuding pemerintah saat ini tidak pro-Islam. Tak hanya itu, Yusril menganggap kelompok Islam tertindas di era Jokowi.

"Juga kita melihat terjadi keresahan sosial, makin hari makin luas, terutama kelompok Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya," ucap Yusril.

"Keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," ujar dia.(dbs/jurnalpolitik/bh/sya)


 
Berita Terkait #2019GantiPresiden
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]