Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
Cegah Demokrasi Jalanan, JK Minta PKS Bawa Suara Umat Dengan Baik
2020-11-29 13:57:34

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah kekosongan kepemimpinan terjadi dalam proses demokrasi prosedural di tanah air. Buntutnya, kini mulai timbul gejala masyarakat lebih memilih jalur demokrasi jalanan karena ada hambatan dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

JK juga mengatakan bahwa kita semua menyadari bahwa semua Partai adalah mewakili rakyat untuk memajukan bangsa ini, mensejahterakan rakyat dan tentu membesarkan bangsa dan negara.

Sebagai partai islam tentu juga memiliki misi khusus tentu menjaga keumatan, menjaga kepentingan umat dalam bangsa ini, karena kita sebagai negara dengan penduduk beragama islam terbesar tentu kedua-duanya tentu dalam situasi kebersamaan.

Dalam kita membesarkan bangsa tentu umatlah menjadi bahagian utama dalam mengambil manfaat dalam kemajuan itu. "karena itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat, selamat berjuang bersama melayani rakyat keseluruhan, artinya seluruh komponen bangsa harus mempunyai juga kepentingan yang sama untuk melayani kita semua," ujar JK.

Begitu kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Musyarawan Nasional V PKS. Kepada PKS, JK memberi pesan khusus agar bisa mendengar dan menyalurkan aspirasi umat.

"Bukan hanya menang di pilkada, tapi bagaimana proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bisa mewakili suara rakyat dengan betul, sehingga tidak terjadi demokrasi jalanan seperti belakangan ini," ujarnya pada, Minggu (29/11).

JK melihat subtansi "dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat" dalam berdemokrasi belum benar-benar terimplementasi di Indonesia.

"Dari rakyat iya, tapi oleh rakyat terutama yang mewakili belum mencerminkan dari aspirasi publik," kata JK.

"PKS selalu membawakan suara umat secara baik, harus menjaga jangan sampai demokrasi kembali terambil oleh demokrasi jalanan. Kita evaluasi bersama hal ini," tutupnya.(dbs/fb/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait PKS
 
• PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
• PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
• Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
• Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
• Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]