Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Kaltara
Capres Nomor Urut 2 Menang di Provinsi Kaltim-Kaltara
Monday 21 Jul 2014 02:49:14

Suasana saat Pleno Pilpres 2014 KPU Kaltim di Hotel Mesra Jl. Pahlawan Samarinda.(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Hasil Perhitungan suara Calon Presiden di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang terdapat 14 Kabupaten/Kota dalam peleno rekapitulasi suara Pilpres 2014 yang dilakukan di KPU Kaltim di Hotel Mesra Jl. Pahlawan Samarinda pada, Jumat (18/7) hingga Sabtu (19/7) pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 687.734 suara atau meraih 36,63 % dan 1.190.156 suara atau 63,37% diraih pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dari hasil pemilihan di kabupaten/kota pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla menguasai sebagian besar kabupaten yang ada di Provinsi Kaltim dan Kaltara, Pasangan Jokowi menguasi daerah pemilihan kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kabupaten Tanah paser, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Demikian Jokowi-JK juga memenangkan di Kalimantan Utara seperti, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan juga Kabupaten Tanah Tidung, ujar Komisioner KPU Kaltim Rudiansyah.

Rudiansyah juga menjelaskan bahwa, jumlah DPT se Kaltim termasuk Kaltara berjumlah 2.925.330 pemilih, dari jumlah tersebut pemilih laki-laki berjumlah 1.558.573 pemilih dan perempuan 1.355.757 pemilih, dan suara sah yang masuk 1.877.890 suara. Dan suara tersebut sudah sesuai dengan suara yang masuk, terang Rudiansyah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Ida Farida mengatakan untuk perolehan suara dua pasangan calon yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sama sekali tidak ada perubahan, "hasilnya sesuai dengan penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten atau Kota," ujar Ida. Hanya saja setelah dilakukan pencermatan, di temukan perbedaan pada sertifikat daftar pemilih.

Perbedaan tersebut, "seperti kesalahan pengimputan antara jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan, hal tersebut membuat kabupaten/kota yang membuat kesalahan diminta untuk melakukan perbaikan dan membuat berita acara perbaikan," tegas Ida Farida.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Kaltara
 
• Korupsi Rp 567 Juta, Terdakwa Khaeruddin Mantan Wakil Walikota Tarakan Dituntut 9 Tahun Penjara
 
• Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
 
• Saat akan Upacara HUT KORPRI dan HUT PGRI Wagub Kaltara Ngamuk
 
• Martin Billah Resmi Jadi Tersangka kerusuhan Pilgub Kaltara
 
• Cawagub Martin Billa Diperiksa Polda Kaltim Terkait Kerusuhan di Kaltara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]