Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kaltara
 
Korupsi Rp 567 Juta, Terdakwa Khaeruddin Mantan Wakil Walikota Tarakan Dituntut 9 Tahun Penjara | 2022-03-22 23:55:26

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Walikota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) Khaeruddin Arief Hidayat bin Trimo Suhadi yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) senilai Rp 567.620.000,- atas pengadaan lahan untuk fasilitas Kantor Kelurahan Karang Rejo Tarakan, Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2014/2015, Khaeruddin Arief Hid ...

Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara | 2018-03-14 01:03:52

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin yang sebelumnya menjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Budiman diduga menyalahgunakan wewenangnya pada proses pembebasan lahan seluas 62 hektare senilai Rp 7, 06 Milyar. Terdakwa Budiman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana da ...

Saat akan Upacara HUT KORPRI dan HUT PGRI Wagub Kaltara Ngamuk | 2017-11-28 10:05:36

SAMARINDA, Berita HUKUM - Upacara HUT KORPRI yang ke-46 dan HUT PGRI ke-72 di Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang di hadiri sekitar 1500 peserta yang dilaksanakan Senin (27/11) di kota Bulungan Kabupaten Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Propinsi Kaltara terjadi insiden yang memaluhkan, Wakil Gubernur (Wagub) H. Udin Chianggio mengamuk kar ...

Martin Billah Resmi Jadi Tersangka kerusuhan Pilgub Kaltara | Friday 25 Dec 2015 08:38:11

BALIKPAPAN, Berita HUKUM - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Martin Billa, setelah diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Kaltim pada, Rabu (23/12) atas dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan disertai pembakaran gedung Kantor Gubernur Kalimantan Utara, resmi ditetapkan sebagai Tersangka. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolda Kalimanta ...

Cawagub Martin Billa Diperiksa Polda Kaltim Terkait Kerusuhan di Kaltara | Thursday 24 Dec 2015 03:15:42

SAMARINDA, Berita HUKUM - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Martin Billa saat Pilkada 9 Desember lalu yang berpasangan dengan Yusup SK sebagai mantan Walikota Tarakan pada, Rabu (23/12) di periksa Ditreskrim Polda Kalimantan Timur (Kaltim) terkait dugaan keterlibatannya dalam menggerakan massa atau diduga sebagai aktor diba ...

Demo Anarkis Tolak Hasil Pilkada, Massa Bakar Kantor Gubernur Kaltara | Sunday 20 Dec 2015 10:45:47

TANJUNG SELOR, Berita HUKUM - Aksi demo anarkis ratusan pengunjuk rasa dari salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) pada, Sabtu (19/12) siang mendatangi kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) di Jalan H Soetadji, Tanjung Selor, Bulungan, massa ini sempat melakukan orasi damai di depan gerbang kantor Gubern ...

Capres Nomor Urut 2 Menang di Provinsi Kaltim-Kaltara | Monday 21 Jul 2014 02:49:14

SAMARINDA, Berita HUKUM - Hasil Perhitungan suara Calon Presiden di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang terdapat 14 Kabupaten/Kota dalam peleno rekapitulasi suara Pilpres 2014 yang dilakukan di KPU Kaltim di Hotel Mesra Jl. Pahlawan Samarinda pada, Jumat (18/7) hingga Sabtu (19/7) pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hat ...

Forum Mahasiswa Bulungan Desak KPU Kaltim Percepat Bentuk KPU Kaltara | Monday 30 Jun 2014 20:26:33

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tak lebih dari sepuluh orang Mahasiswa Bulungan yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kabupaten Bulungan, Senin (30/6) sekitar pukul 15.10 Wita melakukan aksi demo di depan KPU Kalimantan Timur (Kaltim ) Jl. Basuki Rahmat, Samarinda.

Forum Mahasiswa Kabupaten Bulungan melalui Kordinator Lapangan (Korlap) Jony Njuk dengan
...

MK Tolak Permohonan Uji UU Pembetukan Provinsi Kalimantan Utara | Thursday 05 Dec 2013 23:09:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan dari sepuluh warga Kalimantan Timur (Kaltim), atas Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (5/12), yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Dalam bagian pertimbangan putusan perkara nomor 16/PUU-XI/
...

Pasca Pemekaran Wilayah Kaltara, Luasan Hutan di Kaltim Masuk Zona Merah | Wednesday 06 Feb 2013 10:30:15

KALTIM, Berita HUKUM - Kalimantan Timur terancam kehilangan luasan hutan primer setelah terjadinya pemekaran ke wilayah utara menjadi propinsi baru Kalumantan Utara (Kaltara). Hal ini terjadi karena sebagian hutan primer di Kaltim berada di kawasan Kaltim bagian utara, yakni Malinau dan sekitarnya yang masih berbatas dengan negara Malaysia bagian S ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]