Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 

Buya: Jika KPK Bubar, Sekalian Bubarkan Negara Ini
Wednesday 05 Oct 2011 22:20:38

Syafii Maarif (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUm.com) – Wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali dicetuskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah, ternyata membuat mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif harus angkat bicara.

Menurutnya, jika ada ada pihak-pihak yang berniat membubarkan KPK, sekalan saja bubarkan negara ini. "Jangan dibubarkan (KPK) dong. Kalau memang mau (membubarkan KPK) sekalian saja bubarkan negara ini," kata Maarif di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/10).

Pria yang disapa akrab Buya ini, malah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk turun dan memberantas korupsi dengan seagala upaya yang mereka punyai. Bahkan, meminta pers untuk ikut bergabung dalam upaya pemberantasan korupsi. "Saya berharap kepada wartawan, semoga muncul wartawan-wartawan pejuang (untuk memberantas korupsi)," tegasnya.

Menurut Buya, keinginan dari niat membubarkan KPK itu, memperlihatkan bahwa jumlah orang rakus di Indonesia makin meningkat. Hal inilah yang memperbesar potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Orang-orang rakus itulah yang takut dengan KPK, karena khawatir terjerat hukum.

Buya membeberkan, ada dua tipe orang yang melakukan korupsi. Tipe pertama adalah tindak pidana korupsi dalam skala kecil, akibat masalah desakan hidup. Kedua, lebih berhaya, karena adalah orang yang rakus.

"Seperti orang minum air laut, makin minum malah makin dahaga. Anda wartawan, pasti lebih tahu dari saya. Ingat filosofi tokoh India, Mahatma Gandhi bahwa ‘dunia ini tidak cukup bagi orang-orang yang rakus’. Ini terjadi di Indonesia,” jelas Buya.(mic/spr)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]