Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Bongkar Mafia Anggaran, Marzuki Malah Sindir La Ode
Monday 03 Oct 2011 14:38:13

Ketua DPR RI Marzuki Alie (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Idan dan Ketua DPP Partai Golkar Zainal Bintang membongkar praktik mafia anggara DPR dengan membuka Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), malah mendapat cibiran Ketua DPR Marzuki Alie. Langkah mereka itu ditudingnya sebagai tindakan kurang kerjaan.

Bahkan, Marzuki Alie mengkritik hal tersebut dan menganggap La Ode hanya mencari popularitas saja. "Tugas-tugas DPD itu banyak, selesaikan sajalah yang menjadi tugasnya. Jangan bicara (kerja Badan Anggaran/Banggar DPR) dulu lah. (Tindakan La Ode) itu namanya politik, politik kan cari perhatian orang," ujar Marzuki di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10).

Menurut Marzuki, dirinya sudah bicara dnegan Ketua DPD Irman Gusman. Kemungkiunan besar, ia akan menegur La Ode, karena membuka pos pengaduan bukan atas nama lembaga di gedung DPD. "Saya sudah bicara dengan Pak Irman, biar nanti Pak Irman akan menegur yang bersangkutan,” imbuh dia.

Ditambahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut, bila hasil pengaduan pos mafia anggaran itu masuk ke DPR, dipastikannya laporan tersebut tidak harus diproses di DPR, karena tidak diatur dalam konstitusi. "Tugas-tugas DPD selesaikanl sajaah. Tidak ada urusan (laporan pengaduan), tidak ada (membuat pos pengaduan itu) diatur dalam konstitusi," jelasnya sinis.

Marzuki menyatakan, DPD dalam hal ini La Ode Ida janganlah bersikap seolah-olah dekat dengan rakyat. Semestinya, baik DPR dan DPD harus bisa saling menghargai. "Marilah saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan seolah-olah, kita orang paling dekat dengan rakyat. Kita semua bekerja untuk rakyat dalam koridor tanggung jawab dan kewenangan kita," sergahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD La Ode Ida membuka pos pengaduan praktik mafia anggaran di ruangannya di gedung DPR. Hingga kini, La Ode yang membuka pos tersebut secara pribadi telah menerima 20 pengaduan. Dalam pengaduan itu, disebutkan setidaknya ada 10 anggota DPR yang terlibat dalam percaloan anggaran.(dbs/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]