Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 

Bendum Demokrat Jangan dari Kalangan Pengusaha
Monday 25 Jul 2011 21:27:

BeritaHUKUM.com/riz
JAKARTA-Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron sangat mengharapkan ketua umum Anas Urbaningrum tidak memilih pengganti Muhammad Nazaruddin untuk posisi bendahara umum, tidak dari kalangan pengusaha. Hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk menghindari, agar kasus yang mencoreng citra partai tidak terulang lagi.

Menurut Herman, jika berasal dari kalangan pengusaha, dikhawatirkan sulit bagi partai dalam melakukan kontrol terhadap seorang bendahara umum. "Kami ingin posisi bendahara umum ke depan tidak pengusaha, agar tidak terjadi konflik interest seperti yang dilakukan Nazaruddin. Sebaiknya, dia orang yang lurus dan paham perbendaharaan," ujar Herman kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/7).

Dia juga mengungkapkan, seorang Bendahara Umum haruslah orang yang mengerti mengenai fungsi-fungsi keuangan dan berlatar belakang akuntansi. Tapi secata tak langsung diungkapkan bahwa saat ini Partai Demokrat belum memikirkan pengganti Nazaruddin. Mereka ingin lebih berkonsentrasi menyelesaikan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang. "Yang pasti pengganti ahli akuntansi dan mengerti fungsi keuangan. Tapi untuk saat ini, kami lebih berorientasi menyelesaikan musda dan muscab. Perkuat fungsi legislatif merapikan struktur yang termasuk di dalamnya," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Lumajang Hery Sugiharto yang dihubungi wartawan mengatakan, keanggotaan Nazaruddin di DPR akan digantikan Siti Romlah, calon legislatif yang menduduki peringkat di bawah Nazaruddin di Daerah Pemilihan IV, Jawa Timur. “Suara Siti Romlah di bawah Nazar dan Subagyo. Sudah mengajukan surat ke KPU Lumajang sejak dua minggu yang lalu,” kata dia.

Menurut Hery, pada Pemilu legislatif lalu PD memperoleh dua kursi di DPR RI. Kursi itu telah diduduki Nazaruddin dan Subagiyo Partodihardjo. Siti Romlah adalah Caleg nomor urut tiga dari dapil Jawa Timur IV (Jember-Lumajang). Ia kini tinggalnya di Jl. Buncit Raya Kalibata Pulo Jakarta Selatan. Siti Romlah, kata Hery telah mengirim tim sukses yang dikuasakan ke KPU Lumajang untuk meminta data perolehan suara. “Data ini akan dipergunakan sebagai bukti bahwa Siti memang menduduki peringkat ketiga pada Pemilu 2009 lalu,” jelas dia. (bmo)



 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]