Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Bawaslu
Bawaslu Harus Uji Laporan Dana Kampanye Parpol
Tuesday 31 Dec 2013 12:24:01

Logo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan untuk memastikan apakah laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu sesuai dengan fakta di lapangan seharusnya ada semacam uji coba.
"Sejatinya, Bawaslulah yang harus bergerak dan melakukan upaya ini. Mereka dapat menguji beberapa kandidat lalu melihat dan membandingkannya dengan fakta di lapangan apakah laporan dana tersebut sesuai atau tidak," ujar Ray, Selasa (31/12).

Menurut Ray, publik akan meragukan beberapa laporan dana kampanye parpol benar-benar menggambarkan hal yang sesuai dengan fakta lapangan. Sejauh ini terlihat, belum ada kandidat yang menyatakan telah menghabiskan miliaran rupiah untuk kampanye.

Untuk mengetahui, apa benar kandidat atau parpol sudah menggelontorkan uang miliaran rupiah selama ini, harus diuji. Jangan sampai defenisi kampanye dipersempit pada misalnya penyebaran spanduk, baliho dan sejenisnya.

Jika merujuk undang-undang, segala sesuatu yang disumbangkan untuk kepentingan kampanye harus dilaporkan. Apakah itu dana, benda atau bahkan sumbangan sekalipun. Jika hanya berkaca dari laporan yang ditayangkan di web KPU, jelas tak dapat melacak sumber dana dari setiap kandidat.

"Bila model ini terus dipertahankan -di mana dana asal dan pengeluaran caleg tdk terdeteksi- maka ke depan akan muncul modus mengaburkan dana kampanye parpol melalui dana pengeluaran dan penerimaan caleg. Ini yang harus diantisipasi baik oleh KPU maupun Bawaslu," katanya, seperti dilansir tribunnews.com.

Untuk memastikan hal itu tak terjadi, maka KPU perlu menayangkan secara utuh asal sumber dana caleg dan dipakai apa untuk apa saja. Sementara Bawaslu perlu melacak sumber dan pengeluaran itu apakah sesuai dgn fakta atau tidak.

"Tentu saja hal ini bisa dilakukan jika KPU dan Bawaslu tak berhenti hanya pada soal senang membuat aturan tanpa peduli apakah aturan itu dapat dilaksanakan atau tidak. Khususnya Bawaslu agar mulai lebih masuk pada isu-isu krusial pemilu. Bukan sibuk FGD, seminar dan ambisi menghimpun satu juta relawan," ujarnya.(ygi/tbn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Bawaslu
 
Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta
 
Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa?
 
Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan
 
Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
 
Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]