JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua DPR Pramono Anung memastikan Badan Anggaran (Banggar) akan mulai bekerja kembali Jumat (30/9). Namun, belum dapat dipastikan tempat pembahasan itu dilakukan di Jakarta atau Cikopo, Bogor, Jawa Barat.
"Banggar sudah mulai bekerja seperti biasa. Mungkin pembahasan bisa dilakukan di sini (Jakarta-red) atau di Cikopo. Biasanya pembahasannya memang dilakukan di dua tempat. Di mana tempatnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Banggar," kata Parmono kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/9).
Sedangkan mengenai penyerahan tugas atau wewenang Banggar kepada pimpinan DPR, jelas Pramono, akan dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna terdekat pimpinan DPR dalam waktu dekat ini. Rapat itu akan mengambil sikap terkait keputusan Banggar yang mogok tidak membahas RAPBN 2012 yang hampir berlangsung satu minggu ini.
"Meski sudah akan kerja lagi, nanti dalam paripurna pimpinan DPR akan ambil sikap terhadap surat tersebut. Yang jelas, pimpinan tidak mungkin membahas persoalan-persoalan di Banggar, karena mekanisme tidak seperti itu. Kami pasti akan mengembalikannya kepada Banggar kembali," tandasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yakin pembahasan RAPBN 2012 akan selesai pada Oktober nanti. Pasalnya, mulai Januari 2012, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sudah terselesaikan. “Kami yakin DPR akan memperhatikan hal ini,” imbuhnya.
Ketua Umum PAN ini juga mengeluarkan ancam pemecatan bagi anggotanya yang turut mogok mealkukan pembahasan RAPBN 2012. Alasannya, pembahasan ini merupakan kewajiban konstitusional. "Saya sudah menginstruksikan fraksi untuk membahas itu. Kalau tidak (mau membahas dan ikut mogok) bisa kena sanksi keras," ungkap dia.
Dalam Banggar DPR, ada tujuh anggota FPAN. Satu di antaranya adalah Taslim yang ikut diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi Kemenakertrans di 19 kabupaten dengan total anggaran Rp 500 miliar dalam APBN-P 2011.(mic/rob/ind)
|
