JAKARTA, Berita HUKUM - Kegelisahan yang dipertontonkan oleh Bakrie Group terkait jatuh tempo pembayaran hutang kepada Bank of New York menunjukkan bagaimana sikap seorang yang mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2014 yang ternyata lebih takut kepada Bank dibanding Rakyat Sidoarjo yang menjadi korban keganasan lumpur Lapindo.
Merujuk pada pemberitaan di media massa hari ini, Jumat (25 /10) maka terlihat jelas bagaimana grup Bakrie pontang panting menawarkan tanahnya yang diklaim masih tersisa ribuan hektar berupa lahan kosong, untuk dijual atau dijadikan pembayar hutang kepada Bank of New York Mellon Cabang London senilai US$ 155 juta (Rp 1,5 triliun).
(sumber : http://finance.detik.com/read/2013/10/25/195122/2395982/6/bakrieland-tawarkan-tanah-di-sentul-untuk-bayar-utang-ke-bank-of-new-york?f991104topnews)
Hal ini sangat ironis mengingat hingga saat ini PT. Minarak Lapindo yang merupakan perusahaan milik Bakrie ternyata masih menunggak ganti rugi terhadap ribuan KK korban keganasan semburan lumpur di Sidoarjo.
Kami dari IEDS menilai, seharusnya Bakrie mendahulukan pembayaran gantirugi kepada rakyat Sidoarjo dibanding pelunasan hutang mereka di Bank Asing. Jika memang Bakrie sebagai salah satu tokoh nasional dan pernah menduduki jabatan publik masih memegang ucapannya untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian moril maupun materiil yang dialami rakyat Sidoarjo, semestinya tawaran atas lahan-lahan kosong tersebut lebih dulu diberikan kepada rakyat korban lumpur dibanding kepada Bank Asing.
Jika tidak maka kami menilai rakyat Sidoarjo berhak untuk melakukan pendudukan lahan milik Bakrie yang diklaim masih tersisa ribuan hektar sebagai pengganti atas lahan mereka yang terimbas semburan lumpur Lapindo.
Ketidakmampuan Bakrie dalam mengelola bisnisnya juga bisa menjadi tolak ukur rakyat dan catatan penting dalam Pemilihan Presiden 2014 nantinya yang diharapkan unggul dalam mengelola perekonomian di negeri ini. Demikian Rilis Musyafaur Rahman, Peneliti IEDS yang diterima BeritaHUKUM.com.(rls/mus/ied/bhc/sya)
|
