JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN (UU APBN) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (1/11) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 83/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh para k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kegelisahan yang dipertontonkan oleh Bakrie Group terkait jatuh tempo pembayaran hutang kepada Bank of New York menunjukkan bagaimana sikap seorang yang mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2014 yang ternyata lebih takut kepada Bank dibanding Rakyat Sidoarjo yang menjadi korban keganasan lumpur Lapindo.

Merujuk pada pembe ...Berita Selengkapnya

SIDOARJO, Berita HUKUM - Tujuh tahun sudah tragedi luapan lumpur Lapindo meporakporandakan kehidupan warga sekitar Sidoarjo, tetapi sampai kini perhatian pemerintah minim. Pemulihan HAM puluhan ribu jiwa itu masih terabaikan. Komnas HAM pun menyatakan, kemungkinan mengkaji kembali dan mencari fakta-fakta baru dalam kasus ini.

Sesak nafas, kesemu ...Berita Selengkapnya

Dalam upaya mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo, pemerintah memperluas peta area terdampar lumpur yang bisa dilakukan pembelian tanah dan/atau bangunan, serta berhak mendapatkan penagnan masalah sosial.

Ketentuan perluasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - "Saya himbau agar masalah lumpur lapindo supaya cepat diselesaikan. Karena masalah ini sudah lama, dan sampai saat ini belum juga selesai-selesai". Demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi, Ketua DPP Golkar dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang bertema "Presiden Tagih Utang Lapindo", Selasa (19/2) malam pukul ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta PT Minarak Lapindo Jaya segera menuntaskan utang ganti-rugi kepada korban lumpur Lapindo Sidoarjo senilai Rp800 miliar lebih merupakan awal membuka borok lama Aburizal Bakrie (ARB).

"Peringatan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pos anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang digunakan untuk membayar ganti kerugian atas adanya penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial pada wilayah yang berada di luar Peta Area Terdampak (PAT) adalah sebuah bentuk tanggung jawab ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berlarut-larutnya skandal lumpur Lapindo yang kini sudah berjalan 6 tahun, menandakan gagalnya SBY-Boediono memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh Lapindo. Bahkan, pemerintah justru melindungi dan memberikan dukungan kepada Lapindo dengan sokongan dana yang diambil dari APBN senil ...Berita Selengkapnya

BANDUNG (BeritaHUKUM.com) Di tengah maraknya tuntutan korban lumpur Lapindo, kini seorang aktivis lingkungan dikabarkan hilang tanpa diketahui jejaknya. Kejadian bermula saat adanya diskusi buku di Aula Barat ITB Bandung. Aktivis tersebut ialah Ali Azhar Akbar.

Ia merupakan penulis buku “Lapindo File Konspirasi SBY-Bakrie.” Pada saat akan diadak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sejumlah anggota masyarakat mengajukan gugatan atas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang memuat soal biaya penanggulangan lumpur Lapindo ke Mahkamah Konstitusi kemarin.

Mereka berpendapat rakyat dirugikan oleh penggunaan anggaran negara untuk menanggu ...Berita Selengkapnya