Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Presiden
BEM UI: Ada Kepentingan Oligarki Dibalik Penundaan Pemilu
2022-03-28 23:28:37

Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo (jas almamater kuning).(Foto RMOLJakarta)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024, dan isu perpanjangan masa jabatan presiden menuai banyak kecaman.

Salah satunya datang dari Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo, dan perwakilan ketua BEM kampus lain yang berkumpul di Tugu 12 Mei Trisakti, Jakarta Barat, Senin petang (28/3).

Bayu menanggap wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah berada di bawah pengaruh oligarki.

"Kita melihat disini ada kepentingan ekonomi politik, ada kepentingan oligarki yang telah menguasai pemerintah," kata Bayu.

Untuk itu, Bayu mengajak seluruh elemen mahasiswa dan komunitas masyarakat untuk membentuk politik alternatif.

Dimana cara ini dinilai mampu mencegah praktik politik oligarki.

"Ketika kita mengacu pada salah satu penelitian tentang oligarki, salah satu cara untuk lawan oligarki adalah buat politik alternatif," kata Bayu.

"Maka dari itu kita mahasiswa disini hadir untuk membuat politik alternatif oleh karenanya kita mengajak elemen mahasiswa tidak hanya BEM tapi semua komunitas mahasiswa bergabung bersama menolak penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden," sambung Bayu dengan tegas.

Rencananya, aliansi mahasiwa juga akan turun ke jalan guna menyatakan sikap terhadap penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Presiden
 
Syarief Hasan: Kita Harus Taat Konstitusi dan Demokrasi
 
Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Dekrit, HNW: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan
 
HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi
 
HNW: Kejagung Harus Usut Perusahaan Sawit Yang Sponsori Penundaan Pemilu
 
HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]