Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRA
BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat'
Wednesday 02 Oct 2013 15:44:41

Pemangku Wali Nangroe, Malek Mahmud (Nomor 2 dari kanan).(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - ‪Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH UNIMAL) Lhokseumawe, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diduga salah minum obat (salah jep ubat,red) terkait usulan Rp 50 miliar untuk Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) pada Desember mendatang.

"Usulan tersebut merupakan tindakan konyol dan tidak pro rakyat," katanya melalui pesan elektroniknya, Rabu (2/10).

Pemerintah Aceh harus mempertimbangkan terkait pengucuran dana sebesar Rp 50 miliar untuk pengukuhan WN, agar tidak terkesan egois dan arogansi, dan sebaiknya dana tersebut jangan dikabulkan disebabkan masih banyak hal lain yang lebih penting dengan anggaran sebesar Rp 50 miliar.

Apabila anggaran sebesar itu tetap dianggarkan berarti pemerintah Aceh menzolimi rakyatnya, di sebabkan hal tersebut tidak terpengaruh dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Mestinya DPRA harus lebih fokus terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang belakangan ini semakin terabaiakan. Jangan sampai pihak luar menilai pemerintahan Aceh telah salah memanfaatkan kekhususan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Seharusnya dengan kekhususan ini, pemerintah lebih fokus pada pembangunan menuju kesejahteraan rakyat, serta mengutamakan dulu hal-hal yang lebih penting, kalau memang tingkat kesejahteraan rakyat sudah mulai membaik baru kemudian memikirkan hal-hal seperti ini.

"Ini adalah uang rakyat, bukan uang golongan atau individu," tegasnya.

Pemerintah Aceh harus jeli, dan realistis dalam berfikir dalam mengambil tindakan supaya tindakan yang akan diputuskan dan dijalankan benar-benar menguntungkan rakyat, bukan sekedar terkesan hanya menguntungkan golongan atau individu semata.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRA
 
• Banleg DPRA Bahas 21 Qanun Prioritas
 
• Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA
 
• Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe
 
• BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat'
 
• Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]