Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Alhamdulillah, Komisi VIII DPR Berhasil Turunkan BPIH 2015
Thursday 23 Apr 2015 00:58:45

Ilustrasi. Suasana Ibadah Haji saat di Masjidil Harom, Kabah, Mekah.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui kerja keras dan pembahasan maraton akhirnya Panitia Kerja (Panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR berhasil menurunkan BPIH tahun 2015. "Alhamdulillah hari Ini Rabu (22\4) jam 3,30 dini hari kami telah menyelesaikan rapat Panja BPIH," ujar Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid dini hari di ruang kerja Komisi VIII, Senayan Jakarta.

Dijelaskan politisi dari fraksi partai Gerinda ini, pihaknya telah berhasil menurunkan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini dengan selisih hingga 502 dolar Amerika Serikat atau sekitar 6 juta rupiah dibanding dengan BPIH tahun 2014 lalu yang sebesar 3.219 dolar AS. Serta selisih 478 dolar Amerika dibanding jumlah yang diajukan Menteri Agama pada bulan Februari yakni sebesar 3.195 dolar AS.

Sodik mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil penyisiran Panja BPIH Komisi VIII DPR RI yang diambil dari RDP dengan berbagai pihak, termasuk pihak Kementerian Perhubungan dan Mantan Dirjen PHU (perjalanan haji dan umrah) Kementerian Agama, serta pengawasan langsung di tanah suci beberapa waktu lalu.

"Penurunan BPIH ini tentu tidak mengurangi kualitas dan kuantitas dari pelayanan haji yang akan diterima para calon jemaah haji,"pungkasnya seraya mengatakan penetapan resminya akan berlangsung siang ini bersama dengan Menteri Agama.(Ayu/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
• Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
 
• DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
• Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
• Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
• Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]