Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilkada
Aksi Damai Massa 'Minta DPR RI Dengarkan Suara Rakyat Agar Pilkada 2020 Ditunda'
2020-09-21 17:32:41

Aksi damai massa Koalisi Tunda Pilkada di depan Gedung MPR/DPR RI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020 kembali menggelar aksi damai. Kali ini mereka turun kejalan dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senin (21/9) untuk mendesak pemerintah dan seluruh lembaga negara agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Adapun spanduk aksi bertuliskan, 'Ketua Komisi II tolong dengar suara rakyat karena semua komponen rakyat meminta agar Pilkada 2020 ditunda'.

"Demi kemanusiaan, kami minta kepada Ketua Komisi II DPR RI agar mau menunda Pilkada Serentak. Sebab, bisa jadi Pilkada 2020 menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19," lugas Kordinator Nasional Koalisi Tunda Pilkada 2020, Lisman Hasibuan di lokasi aksi.

Lisman menegaskan, jangan karena kekuasan dan kepentingan golongan maka rakyat yang dikorbankan.

"Jadi, tolong jangan dilaksanakan Pilkada 2020 saat pandemi," cetus Lisman.

Dia juga menyampaikan, jika Ketua Komisi II DPR RI tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, maka Pimpinan DPR RI harus berani bersikap untuk menunda Pilkada Desember 2020 mendatang.

Lanjut Lisman mengungkapkan, cukup banyak Ormas Islam yang ingin Pilkada ditunda, diantaranya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan OPK serta tidak sedikit tokoh masyarakat dan juga mahasiswa yang angkat bicara agar menunda pelaksanaan pilkada 2020.

"Sudah cukup kuat alasan untuk menunda Pilkada. Kami ingin rakyat tidak menjadi korban dalam Pilkada Desember 2020 mendatang," cetus Lisman.

"Suara Rakyat .... Suara Tuhan," tutupnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
 
Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
 
Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
 
Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
 
Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]