Pilkada |
|
|
|
Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020 | 2021-04-13 05:41:20 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Nagara Institute membeberkan ada 57 calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik petahana menang dalam Pilkada Serentak 2020 lalu. Sementara, 72 calon kepala daerah dari dinasti politik kalah.
"Temuan kami lainnya adalah bahwa dari 129 calon dinasti petahana yang bertarung, 57 dinyatakan sebagai pemenang dalam pi ...Berita Selengkapnya |
Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020 | 2021-02-19 05:25:21 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di tengah pandemi Covid-19. Di samping itu, penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada di provinsi Kepri juga dilapo ...Berita Selengkapnya |
Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan | 2021-02-13 13:14:11 |
|
KALIMANTAN TIMUR, Berita HUKUM - Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan indikator penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip jujur dan adil. Tidak terpenuhinya prinsip jujur dan adil tersebut berpotensi menjadikan ...Berita Selengkapnya |
Pilkada Serentak 2024 Terlalu Dipaksakan | 2021-02-11 21:14:17 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, fraksi-nya mendukung pelaksanaan Pilkada dilaksanakan terpisah dari Pilpres di tahun 2022 dan 2023. Ia berujar apabila dilaksanakan secara serentak di 2024 sesuai dengan yang disampaikan pemerintah, kesannya terlalu memaksakan dan akan membuat KPU kewalahan.
Hal tersebut disampaik ...Berita Selengkapnya |
Bupati Terpilih Berstatus WNA, Guspardi: Pilkada Sabu Raijua NTT Batal Demi Hukum | 2021-02-04 05:57:00 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ( NTT) Orient Patriot Riwu Kore, diketahui berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai KPU telah lalai dan abai dalam proses verifikasi paslon sampai penetapan calon terpilih.
"Tentu kita minta kepada KPU a ...Berita Selengkapnya |
Nama Risma dan Koruptor Juliari Muncul di Sidang MK, Disebut Gunakan Bansos Menangkan Pilkada | 2021-01-28 14:11:36 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Nama mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sempat disebut dalam persidangan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti dilihat jatimnow.com di website resmi MK (mkri.id), Selasa (26/1) sore, sidang digelar ...Berita Selengkapnya |
Jamintel Harapkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 | 2020-12-09 01:31:57 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Dr Sunarta SH MH menghimbau kepada jajarannya di Kejaksaan RI, agar bersikap netral dan independen, dalam pilkada serentak yang dilaksanakan Di sebagian daerah di seluruh Indonesia pada, Rabu (9/12).
"Pilkada serentak tahun 2020 ini, akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indones ...Berita Selengkapnya |
Inilah 4 Pesan Penting Satgas Covid-19 Menjelang Pilkada | 2020-12-07 05:15:56 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Satgas Penanganan Covid-19 berharap acara Pilkada serentak jangan menjadi ajang penularan baru atau bahkan melahirkan klaster baru Covid-19 di Indonesia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito pun menyampaikan 4 pesan penti ...Berita Selengkapnya |
Prokes Saat Pilkada Harus Diterapkan Secara Ketat | 2020-12-06 16:09:33 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk benar-benar menerapkan PKPU soal protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat dalam pelaksanaan Pilkada.
"Karena sukses atau tidak ...Berita Selengkapnya |
Pemerintah Harus Yakinkan Pilkada Aman | 2020-12-01 17:33:10 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diserukan agar meyakinkan masyarakat pemilih bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kali ini aman di tengah wabah Corona (Covid-19). Bila Covid-19 tak tertangani dengan baik, masyarakat pun enggan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin daerahnya.
"Kepercayaan terhadap pe ...Berita Selengkapnya |
|
|