JAKARTA-Sejumlah tokoh nasional menyerukan pengakhiran kekuasaan yang menyandera rakyat Indonesia. Hal ini merupakan kesimpulan pertemuan 45 orang yang concern menyoroti kondisi bangsa dan negeri yang sangat memprihatinkan ini. Mereka pun meminta DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan yang hanya menyandera rakyat.
Demikian hasil pertemuan para tokoh tersebut yang berlangsung di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (8/8) malam. Di antara mereka yang hadir adalah Adnan Buyung Nasution, Hariman Siregar, mantan Hakim Agung Bismar Siregar, mantan Ketua MUI Ali Yafie, Sugeng Sarjadi, Romo Benny Susetyo, Anwar Nasution, Mulyana W Kusumah, mantan KSAD Jend (purn) Tyasno Sudarto, dan Mgr Martinus Situmorang.
Pengacara senior Adnan Buyung Nasiotion melontarkan pertanyaan, apakah pemerintah saat ini masih terbuka melihat dan menghayati kondisi rakyatnya sedang hanyut dalam derita? "Capek sudah memperingatkan SBY ini, dari dalam maupun dari luar. Jadi karena itu tidak ada kata lain, tidak bisa kami menutup mata telinga melihat ini terjadi terus. Kami akan berdosa jika itu terus terjadi," tegasnya.
Sementara mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ali Yafie menyatakan, keadaan yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Agustus 1945 itu, seharusnya ada yang bertanggung jawab. Sebenarnya sebagai rakyat harus ikut bertanggung jawab, karena telah bersikap masa bodoh. Bahkan, sempat membiarkan tanpa daya upaya, sehingga penyimpangan menjadi-jadi terus. “Rakyat harus peduli dengan kondisi ini, jangan dibiarkan terus," ujar dia.
Kritik terhadap pemerintah terus muncul, kata Ali Yafie, yang paling baru akhir Juli lalu kaum generasi muda dalam BEM seluruh Indonesia menghasilkan keputusan bahwa pemerintah telah gagal mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Disusul, bulan ini ada kritik keras dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terhadap pemerintah. “Seharusnya pemerintah mendengar ini, jangan diam saja,” tandasnya.(mic/irw)
|
