JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta PT Minarak Lapindo Jaya segera menuntaskan utang ganti-rugi kepada korban lumpur Lapindo Sidoarjo senilai Rp800 miliar lebih merupakan awal membuka borok lama Aburizal Bakrie (ARB).
"Peringatan Presiden SBY agar Lapindo segera melunasi kewajibannya kepada rakyat Sidoarjo, bisa jadi awal penyingkapan kembali borok lama yang berpotensi merusak citra Aburizal Bakrie (ARB) dan Golkar," kata Laode Ida, dalam pesan singkatnya, Jumat (15/2).
Dikatakannya, kritikan SBY tersebut diduga merupakan signyal bahwa SBY memiliki kartu truf yang bisa dan mulai digunakan untuk setidaknya mencederai citra Golkar dan ARB dalam menghadapi pemilu legislatif (Pilleg) dan pemilu presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
"Tapi saya sangat berharap kritikan Presiden SBY tersebut tidak bermaksud membuka borok lama Aburizal Bakrie," ujar senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Menjawab pertanyaan tentang persepsi publik terhadap Aburizal Bakri atas efek dari pernyataan Presiden SBY?, Laode menjelaskan bahwa tafsir publik dan apalagi para politisi, niscaya tak akan mungkin bisa dikendalikan kalau menjadikan hal itu untuk mengampanyekan negatif Golkar dan ARB.
"Publik bisa saja mempersepsi bahwa ARB ternyata masih memiliki utang pada rakyat terkait kasus Lapindo, dan itu fakta dimana pihak SBY memiliki dokumen otentiknya yang setiap saat bisa dibuka ke publik," ungkap dia.
Tapi dari sisi politis, setidaknya hal itu akan mengganggu ketenangan dan kenyaman panggung politik pihak ARB dan Golkar dalam menjalankan agenda politknya dihari-hari mendatang, imbuh Laode Ida.(bhc/jpn/rat)
|
