Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPK
BPK Didesak Serahkan Laporan Audit Kementerian Lembaga
Friday 19 Jul 2013 17:42:38

Anggota BAKN, Teguh Juwarno.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI mendesak BPK untuk menyerahkan laporan keuangan masing-masing kementerian/lembaga berbarengan dengan ikhtisar pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Anggota BAKN, Teguh Juwarno kepada Parle baru-baru ini.

“Maksudnya ikhtisar itu adalah kumpulan laporan keuangan pemerintah pusat (ringkasan dari seluruh kementerian/lembaga) itulah yang dilaporkan BPK kepada DPR bulan Juni. Kita minta laporan per kementeriannya dilaporkan juga, karena itu akan jadi dasar penyusunan anggaran kita pada tahun berjalan”jelas Teguh.

Dilanjutkannya, selama ini laporan keuangan per kementerian/lembaga baru disampaikan pada bulan September nanti, dan menurut Teguh hal itu sudah terlambat. Karena penyusunan anggaran dan program pada tahun berjalan sudah dilakukan jauh sebelum bulan itu. Jadi selama ini penyusunan program dan anggaran pada tahun berjalan tidak berbasis pada hasil audit BPK per kementerian/ lembaga, namun hanya ringkasannya saja.

“Jadi kami di Senayan ini tidak memiliki dasar atau bukti untuk mengevaluasi dan menyusun anggaran/program masing-masing Kementerian/ Lembaga. Kami minta laporan audit per kementerian/lembaga itu diserahkan berbarengan dengan Ikhtisarnya (ringkasannya),”tegas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Teguh mengatakan bahwa permintaan laporan tersebut sudah disampaikan kepada BPK, dan menurutnya itu tidak melanggar Undang-undang.

“Intinya, kalau Laporan ringkasan keseluruhanya saja sudah jadi dan sudah dilaporkan kepada kami, pasti dong laporan audit dari masing-masing kementeriannya juga sudah ada, dan kami mendesak itu agar dilaporkan kepada kami untuk kemudian kami distribusikan ke masing-masing Komisi. Kami berharap begitu juga pada tahun-tahun berikutnya," kataTeguh.(ayu/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait BPK
 
• Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan
 
• Legislator Minta BPK Audit Data Penerimaan Negara Dari Hilirisasi Nikel
 
• Pagu Anggaran BPK dan BPKP Disetujui DPR
 
• Pertanyakan Pengelolaan Keuangan Pusat, Wakil Ketua MPR: Pengelolaan Anggaran Tidak Transparan dan Akuntabel
 
• Komisi VII Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]