|
|||||
| Putusan Selah Terdakwa Eddy Dirut PT MSE Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tambang Ditunda Selasa Depan | 2022-12-06 11:52:21 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat lahan konsesi galian tambang Batu Bara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang melibatkan dua perusahaan berujung dengan ditetapkan Eddy (40) Direktur Utama PT Mandiri Sejahtera Energindo (MSE) sebagai tersangka dan menghadapi sidang di Pengadilan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum | 2022-11-29 13:25:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Eddy menegaskan butuh keser ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu | 2022-11-28 23:40:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Miris, eksploras? dan eksplotasi tambang biji emas yang beroperasi kurun waktu satu dasawarsa (10 tahun) terakhir, di salah satu area Kelurahan Poboya tepatnya jajaran wilayah Kota Palu yang merupakan sebuah kota berada di tepi laut sekaligus merupakan Ibukota dari Sulawesi Tengah dirasakan tidak bermanfaat hasilnya, karena ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Dukung KPK Ungkap Beking Penambangan Ilegal | 2022-11-16 16:34:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining). Politisi dari Fraksi PKS ini juga berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam meny ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Minta Kegiatan Pertambangan di Morowali Harus Sesuai Aturan | 2022-07-20 08:26:32 | |||||
 |
PALU, Berita HUKUM - Semakin meningkatnya eksploitasi terhadap nikel dapat menyebabkan kerusakan berat pada kawasan tambang dan sekitarnya. Anggota Komisi IV DPR H. M. Salim Fakhry menyoroti hal tersebut dan mengatakan agar pertambangan-pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. |
||||
| Jangan Ada Pihak Benturkan TNI dan Polri dengan Rakyat | 2022-02-15 05:48:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta agar semua pihak tidak membenturkan TNI dan Polri dengan rakyat. Sebab, menurutnya jika TNI dan Polri sudah berbenturan dengan rakyat, kemana lagi rakyat akan mengadu. Karena hal ini juga akan berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu ia meminta kep ...Berita Selengkapnya |
||||
| 5 Fakta Demo Tolak Tambang Emas di Parigi Moutong Berakhir Ricuh, 1 Warga Tewas Tertembak | 2022-02-14 16:11:52 | |||||
 |
SULAWESI TENGAH, Berita HUKUM - Aksi demo warga yang menolak perusahaan tambang emas PT Trio Kencana, di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu 12 Februari 2022 berakhir ricuh. |
||||
| Tim Gakkum KLHK Bekuk 7 Penambang Batu Bara Ilegal di Tahura Bukit Suharto Kukar | 2022-02-11 22:08:50 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dalam operasi penggerebekan penambangan batu bara ilegal di wilayah Tahura Bukit Suharto, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Jumat (4/2/2022) mengamankan 7 penambang ilegal, beserta tiga unit Exsavator dan satu unit Buldozzer. |
||||
| Komisi IV Tinjau Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Bara di Kaltim | 2021-12-16 10:29:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII IV DPR RI ke lokasi pertambangan yang disinyalir mengakibatkan pencemaran lingkungan di Desa Mentawir, Kecamatan Selalu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dilaksanakan atas aduan kepala desa adat da ...Berita Selengkapnya |
||||
| Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Indonesia Beri Bukti | 2021-10-15 11:08:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara. |
||||
|
|||||
