White Crime |
|
|
|
Nazaruddin Minta Dikonfrontasi dengan Anas, Angie dan Andi | Monday 19 Sep 2011 18:28:05 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – M Nazaruddin meminta Komite Etik KPK mengkonfrontasi dirinya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Sekjen PD Angelina Sondakh, dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangangeng. Bahkan, perlu pula dikonfrontasi dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan politisi PDIP I Wayan Koster.
"Nazaruddin ... Berita Selengkapnya |
KPK Mulai Bidik Banggar DPR | Monday 19 Sep 2011 17:59:26 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kemenakertrans terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi, mulai menyasar kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir pada Selasa (20/9).
Mirwan ... Berita Selengkapnya |
Politisi Demokrat Terancam 20 Tahun Bui | Monday 19 Sep 2011 17:10:08 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Amrun Daulay terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp1 miliar. Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi, saat menduduki posisi tersebut di Departemen Sosial (Depsos).
Ancaman hu ... Berita Selengkapnya |
Nazaruddin Tuding Menufandu dan Hehamahua Berbohong | Monday 19 Sep 2011 14:25:24 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pengacara tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin, Afrian Bonjol menyesalkan pengakuan Michael Menufandu. Mantan Dubes RI untuk Kolombia itu pun dituding melakukan pembohongan publik dengan tidak mengetahui hilangnya flash disk dan CD milik Nazaruddin.
"Seharusnya yang di cap pembohong i ... Berita Selengkapnya |
KPK Periksa Nazaruddin Untuk Kasus Korupsi PLTS | Monday 19 Sep 2011 14:10:56 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tersangka M Nazaruddin. Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 itu, akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kemenaketrans untuk tersangka Timas Ginting.
Nazaruddin tib ... Berita Selengkapnya |
Pramono Siap Layani Tantangan Wa Ode | Monday 19 Sep 2011 13:43:38 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tantang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati, agar pimpinan DPR membuka nama pemilik rekening atas 21 transaksi mencurigakan, ternyata membuat gerah Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Ia pun menyatakan akan melayani tantangan itu dan siap membukanya.
Namun, Pramono menganggap sikap Wa Ode tersebut masih ... Berita Selengkapnya |
Wa Ode Tantang Balik Pramono dan Priyo | Sunday 18 Sep 2011 23:50:53 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota FPAN DPR Wa Ode Nurhayati menantang Wakil Ketua DPR Pramono Anung (FPDIP) dan Priyo Budi Santoso (FPG) untuk menyebutkan nama seorang anggota Banggar yang mereka maksudkan itu. Tantangan anggota Banggar DPR tersebut, karena tudingan pimpinan Dewan itu yang mengklaim telah menerima laporan rahasia dari PPATK soal ... Berita Selengkapnya |
Awasi Banggar Langsung, DPR Mau Jerumuskan KPK dan BPK | Sunday 18 Sep 2011 23:30:18 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan pimpinan DPR untuk melibatkan KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar diduga sebagai upaya untuk menjerumuskan kedua lembaga tersebut dalam kepentingan politik. Seharusnya, DPR melakukan pembenahan mekanisme anggaran.
Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan anggaran yang besar terhadap ke ... Berita Selengkapnya |
Terbaca, Motif Pembeberan Transaksi Rekening Milik Seorang Anggota Banggar DPR | Sunday 18 Sep 2011 22:17:28 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyerahan laporan transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang anggota Banggar DPR oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR, sangat disesalkan. Seharusnya, laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri. Bukan diberikan kepada pimpinan DPR untuk menakut-nakuti anggota Banggar y ... Berita Selengkapnya |
Remisi Koruptor Kontraproduktif dengan Pemberantasan Korupsi | Sunday 18 Sep 2011 21:47:41 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemberian pemotongan masa pemidanaan (remisi) terhadap koruptor merupakan tindakan kontraproduktif pemberantasan korupsi di Indonesia. Alasan pemberian itu sebagai hak narapidana serta penghargaan sebagai negara beradab.
"Kejahatan korupsi di Indonesia akan terus meningkat sepanjang belum ada hukuman yang keras terhad ... Berita Selengkapnya |
|
|