Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Pemberantasan Korupsi Harus Sistemik | Saturday 17 Sep 2011 22:05:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Radjasa mendukung pemberantasan korupsi yang tengah marak di lembaga eksekutif dan legislative. Namun, hal itu harus dilakukan secara sistemik. Untuk itu, sebaiknya pembahasan APBN harus dilakukan secara transpara kepada publik.

“Menurut saya secara
...

KPK Diminta Ungkap Peran Andi Mallarangeng | Saturday 17 Sep 2011 21:04:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengungkap tudingan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora) Wafid Muharram atas dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Institusi penegak hukum itu d ...

Angelina Sondakh Yakin tak Bersalah | Saturday 17 Sep 2011 20:56:28

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh yang namanya disebut-sebut terlibat dalam pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, tak mau pusing dengan tudingan keterkaitannya dalam kasus itu. Pasalnya, ia merasa yakin tidak terlibat dalam kasus itu, seperti tudingan yang dikatakan Mindo Rosalina Manulang.

"Saya tahu apa
...

PAN Dukung Bongkar Mafia Anggaran DPR | Saturday 17 Sep 2011 17:55:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemberantasan pelaku penyimpangan keuangan negara yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Bahkan, aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan untuk menindak kader partainya bila terbukti menyelewengkan uang negara.

"Saya sangat mendukung apapun yang dilakukan terk
...

ICW: 16 Kementerian Terjerat Korupsi | Saturday 17 Sep 2011 00:33:25

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ada 16 Kementerian terjerat kasus korupsi. Kementerian-kementerian ini ada yang masih dalam dugaan kasus korupsi maupun sudah ada putusan pengadilan yang tetap. “Ada 16 kementerian yang patut diduga terlibat korupsi. Sebagian kementerian itu berada di era pemerintahan SBY karena SBY menjabat sejak 2004,” kata Koordinator ...

KPK Akan Telusuri Soal Emir Moeis dan Jhonny Allen | Friday 16 Sep 2011 23:04:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) akan menelusuri informasi dari Mindo Rosalina Manulang atas nama, yakni Emir Moeis dan Jhony Allen Marbun dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Kemenakertrans pada 2008. "Iya, itu pasti kami dalami," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung KPK, ...

Menufandu Bantah Nazaruddin Tawari 1 Juta Dolar AS | Friday 16 Sep 2011 22:27:33

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim penyidik KPK telah memeriksa mantan Dubes RI untuk Kolombia, Michael Menufandu. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi wisma atlet SEA Games 2011 untuk tersangka M Nazaruddin. Menufandu merupakan orang yang menemani dan menjaga Nazaruddin saat ditangkap hingga diserahkan kepada Interpol unt ...

Mantan Anggota TPBC Bentuk Tim Advokasi KPK | Friday 16 Sep 2011 19:28:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah pengacara yang pernah tergabung dalam anggota Tim Pembela Bibit Chandra (TPBC) membentuk tim analisis dan advokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim ini langsung dikoordinatori mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutanto.

"Pimpinan KPK telah memberi wewenang untuk melakukan analisis ter
...

Lingkaran Presiden Ikut Pengaruhi Pemberantasan Korupsi | Friday 16 Sep 2011 19:13:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Makin canggihnya modus operandi yang dilakukan pelaku korupsi, membuat kasus-kasus tindak pidana tersebut menjadi sulit dibongkar. Bahkan, persepsi korupsi dari lingkungan sosial, termasuk Presiden SBY dan orang-orang di sekelilingnya, ikut mempengaruhi pemberantasan korupsi.

"Ketika kita meminta Presiden untuk mendo
...

KPK Cekal Orang Dekat Menakertrans | Friday 16 Sep 2011 18:06:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencekalan terhadap empat saksi dalam kasus dugaan suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di Kemenakertrans. Keempat orang tersebut telah resmi dilarang berpergian ke luar negeri dalam rentang waktu enam bulan ke depan.

Ke
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]