JAKARTA, Berita HUKUM - Belum terwujudnya swasembada pangan dinilai menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan kepemilikan tanah hingga terbukanya keran impor menjadi salah satu penyebabnya.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno mengatakan, pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki kebijakan di sektor pangan dan distribusi tanah yang tepat. Sehingga, janji kampanye Jokowi untuk mewujudkan swasembada pangan tidak terwujud.
"Jika anda melihat kepemilikan tanah saat ini di Indonesia, jutaan hektar berada di tangan beberapa pemilik bisnis, dan ini pada dasarnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau kehutanan yang lainnya. Ini perlu di re-evaluasi," kata Eddy di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).
Eddy menambahkan, persoalan ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi salah satu penyebab mengapa anak-anak muda malas bertani. Akibatnya, dunia pertanian mengalami penuaan lantaran anak-anak muda memilih bekerja menjadi buruh atau di sektor informal lainnya.
Untuk mengatasi persoalan berantai itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan Prabowo-Sandi akan fokus pada kebijakan redistribusi tanah untuk petani gurem dan petani tak bertanah.
"Kekurangan lahan pertanian akan membuat petani tidak memiliki pilihan lain. Jika berkeliling di negeri ini, kita tidak memiliki petani generasi ke 3 atau 4. Kakek nenek mereka adalah petani, tetapi generasi ketiganya menjadi pekerja di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua. Begitu mereka tidak bisa bekerja di tanah itu, mereka akan mencari pekerjaan lain, seperti menjadi buruh, dan semua jenis pekerjaan lainnya. Ironisnya di negara ini adalah tenaga kerja di sektor pertanian malah mengalami penurunan upah, dan ini adalah sesuatu yang menurut kami sangat memprihatinkan," kata Eddy.(ps/bh/sya) |
