Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pangan
 
Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok | 2021-02-22 15:51:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran. Ia mengatakan, hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatin ...

Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia | 2021-02-20 16:07:52

BOGOR, Berita HUKUM - Sejumlah indikator pangan dunia menunjukkan Indonesia tertinggal daripada negara lainnya dalam lima tahun terakhir. Indonesia sebagai agraris ironisnya menempati peringkat rendah dalam indeks keberlanjutan pangan.

"Dulu kita tahu Ethiopia itu adalah negara yang identik dengan kelaparan. Ternyata punya ranking lebih bagus un
...

Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional | 2021-01-21 13:20:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk pentingnya membentuk badan pangan nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai. Johan mengungkapkan, selama ini kelemahan utama dalam mengatasi permasalahan produk hortikultura adalah distribusi dan pasokan yan ...

Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama | 2021-01-13 00:27:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengigatkan kembali bahwa kebijakan pemerintahan Indonesia yang membuat oknum pejabat doyan impor pangan mengakibatkan petani tidak pernah naik kelas.

"Kebijakan pemerintah yang doyan impor dan doyan bagi-bagi rente kuota impor, itu yang membuat petani tidak punya insentif untuk menaikkan pro
...

Legislator Desak KPPU Selidiki Dugaan Penimbunan Kedelai | 2021-01-09 20:43:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik ilegal importir kedelai dengan menimbun stok kedelai saat pasokan kedelai di pasar global menipis. Jika terbukti terjadi penimbunan stok, KPPU dan Kementerian Perdagangan harus mencabut izin impor perusahaan.

Desak
...

Pengrajin Tahu Tempe Mogok, Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Intervensi Pasar | 2021-01-07 19:26:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan tanggapan atas aksi mogok pengrajin tahu tempe pelaku UMKM buntut mahalnya harga kedelai sejak (1/1/2021) hingga (3/1/2021). Menurutnya, kenaikan harga kedelai ini adalah masalah klasik namun tidak sulit untuk diselesaikan oleh Pemerintah secepatnya.

...

Harga Kedelai Melonjak, Kado Pahit Awal Tahun Industri Tahu dan Tempe | 2021-01-06 08:49:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Para pelaku industri tahu dan tempe sangat terbebani dengan adanya kenaikan harga kedelai yang mencapai hampir sebesar 50 persen pada awal tahun 2021 ini. Kenaikan harga kedelai tersebut memukul para pelaku industri tahu dan tempe, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok produksi.

Terkait hal tersebut, Anggota Ko
...

Ancaman Krisis Pangan Pasca Wabah Covid-19, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Cepat | 2020-04-28 22:55:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Akibat wabah virus corona (Covid-19) mulai berdampak pada ekonomi masyarakat, lebih khusus masyarakat kelas bawah. Food And Agriculture Organisation (FAO) bahkan memprediksi kurang lebih 13 lusin negara akan mengalami krisis pangan.

Pemerintah pun dinilai harus mengambil langkah cepat untuk menghadapi krisis pangan yang a
...

Pemerintah Dinilai Tidak Pro Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19 | 2020-04-18 16:56:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik keras penyesuaian belanja Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020. Diketahui penyesuaian tersebut telah memangkas anggaran sebesar Rp 7 triliun dari pagu awal sebanyak Rp 21 triliun, sehingga pagu setelah penyesuaian Kementerian Pertanian menjadi hanya Rp 14 triliun. Johan ...

Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah | 2020-04-08 19:08:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan sidak ke toko tani indonesia center (TTIC) Pasar Minggu untuk memantau stok komoditas pangan serta menjamin proses distribusi ke masyarakat lancar terutama setelah Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gojek. Saat sidak, salah satu driver ojol mengeluhkan jam op ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Aplikasi SINAR Resmi Diluncurkan, Polri: Pembuatan dan Perpanjangan SIM Cukup Lewat Online
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'
Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika
Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri
Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan
Polri: Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Ada 2 Orang dan Menggunakan Motor
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
AJI Desak Kepolisian Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi
Helene Sienca Ternyata Pernah Ditipu, Beli Tas Online Malah di PHP
Azis Syamsuddin: 17 Produk Dibuat di Dalam Negeri, APBN Bisa Hemat Rp225 Triliun
Vaksin Nusantara Sangat Diminati
Rudy Kurniawan, Pemalsu Wine Mahal yang Heboh di AS Dideportasi ke Indonesia


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]