Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pangan
 
Pemerintah Didesak Standardisasi Harga Pangan | 2019-05-15 20:38:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, hampir bisa dipastikan harga komoditas pangan akan merayap naik. Pola kenaikan harga pangan ini selalu berulang kali setiap tahunnya dan menyasar hampir seluruh bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Bahkan, harga sejumlah komoditas pangan ini akan semakin melambung ...

Sandiaga Janji Ciptakan 15 Juta Lapangan Kerja Baru | 2019-04-13 11:19:45

LAMPUNG, Berita HUKUM - Calon wapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji bakal menciptakan 15 juta lapangan kerja baru jika memenangkan Pilpres 2019.

"Cari kerja susah, tidak. Bersama Prabowo-Sandi jika diamanahkan kami akan ciptakan 15 juta lapangan kerja bagi anak bangsa," katanya saat berkampanye di Gelanggang Olah Raga Saburai, Bandar Lampun
...

Wujudkan Swasembada Pangan, Prabowo-Sandi Siapkan Program Redistribusi Tanah untuk Petani | 2019-02-02 16:45:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Belum terwujudnya swasembada pangan dinilai menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan kepemilikan tanah hingga terbukanya keran impor menjadi salah satu penyebabnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno mengatakan, pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) tida
...

Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir | 2019-01-22 11:33:45

SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, dalam sidang yang di gelar pada, Senin (21/1) dengan agenda pembacaan vonis terdakwa Fatimah binti Rison Lim (36) dalam kasus penjualan produk (Milo) pangan luar negeri tanpa izin memvonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Terdakwa Fatimah, warga keturunan China as
...

Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi | 2019-01-18 10:31:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengkritisi konsep kedaulatan pangan yang dijanjikan Jokowi di Pilpres 2014. Pemerintah boleh saja mengklaim selama ini telah bekerja keras mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Namun faktanya, hingga saat ini kedaulatan pangan masih jauh dari ke ...

Kondusifitas Jelang Pemilu 2019 Berpengaruh Pada Swasembada Pangan | 2018-11-23 16:08:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Stabilitas ketersedian pasokan pangan khususnya beras dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, salah satunya dipengaruhi juga oleh situasi keamanan negara yang kondusif, terlebih dalam tahun politik jelang Pemilihan Umum 2019.

Demikian disampaikan Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Kholiq
...

Polri Gelar Rakor Satgas Pangan /BBM dan Gas terkait Ketersediaan dan Stabilitas Harga | 2018-11-21 22:16:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Satgas Pangan /BBM dan Gas Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Stabilitas Harga dengan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda-Polda, Kementerian, dan Dinas terkait di Aula Bareskrim Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (21/11).

Kasatgas Kombes Nico Afinta mengatakan ada tig
...

Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan | 2018-09-14 15:18:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif.

Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion
...

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik | 2018-05-22 00:15:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah menyesali dan kecewa akan terulangnya kenaikan harga beberapa komoditi yang terjadi di awal bulan Ramadhan. Pasalnya, jauh sebelum bulan Ramadhan Komisi IV sudah minta Bulog (badan urusan logistik) dan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Sejak jauh hari kami sudah
...

Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri | 2018-05-21 11:10:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]