Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
2019-09-17 08:31:28

Anggota DPR RI asal Papua Willem Wandik, S.Sos (tengah) Fraksi Partai Demokrat.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang berkuliah di luar Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat kembali ke daerah tempat mereka menuntut ilmunya, usai pulang kampung (Pulkam) ke tanah asalnya di Papua.

Demikian keinginan yang disampaikan Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik dalam 'Diskusi & Deklarasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis Papua' di Gedung Juang '45, Jakarta Pusat, kemarin.

"Memang harapan kami mahasiswa harus pulang," ujar Willem, Senin (16/9).

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) itu menegaskan kembalinya mahasiswa Papua ke tanah perantauan, bertujuan agar studi yang mereka jalani kembali berlanjut.

Kembalinya mahasiswa dari tanah kelahiran, lanjut dia, harus seiring dengan hadirnya jaminan keamanan, serta tuntasnya tuntutan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Willem selaku tokoh maupun perwakilan masyarakat Pulau Papua di legislatif pusat, pun berjanji mendorong pemerintah daerah (pemda) membantu pemulangan para mahasiswa.

"Nanti kalau situasi sudah stabil, sudah aman, pasti kami akan lakukan koordinasi dengan pemda Papua untuk melihat anak-anak Papua yang tidak pulang ini, bisa kembalikan ke sini, supaya mereka bisa lanjutkan studi. Sebagai generasi penerus bangsa," katanya.

Seiring dengan hal itu, Willem meminta agar ada perubahan terhadap cara pandang pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. Pemerintah diharapkan tak lagi hanya memberikan uang kepada masyarakat maupun pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat. Tapi juga membagikan pengetahuan maupun membangun sistem bagaimana mengelola uang tersebut dengan baik, sehingga pembangunan di segala lini di kedua provinsi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Persoalan Papua berbeda dengan di luar Papua. Pembangunan infrastruktur birokrasi ada hambatan, aspek kultural, geografis, akibatnya terjadi defisit infrastruktur. Sehingga, mempengaruhi inflasi, harga-harga tinggi," ungkapnya.

Ia pun terus mengingatkan pemerintah pusat, mengenai hal-hal yang menjadi harapan dari mahasiswa Papua dan Papua Barat tersebut.

"Sehingga seberapa besar uang yang diberikan ke kita tidak akan pernah cukup. Jadi yang paling penting bagaimana merubah pola pikir pemerintah pusat ke kita, sehingga akhirnya distribusi social justice (keadilan sosial) bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.(bh/mos)


 
Berita Terkait Papua
 
Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
 
TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
 
Pascakerusuhan, Tokoh Pemuda Papua Ajak Masyarakat Saling Memaafkan
 
Legislator Minta Presiden Indonesia Terpilih Datang ke Wamena
 
Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Peringati Hari Ibu Ke 91, Pemprov Bersama Polda Gorontalo Gelar Jalan Sehat Keluarga
Adhan Dambea Menilai Perayaan HUT Provinsi Gorontalo ke 19 Hanya Seremonial Belaka dan Sangat 'Lombo'
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Siapkan Sumber Daya Manusia Menyambut Ibukota
Satukan Persepsi, Sigit Wibowo Hadiri Rakoor Hibah dan Bansos
Soal Tapal Batas, Bontang Minta Bantuan Komisi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]