Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
2019-09-17 08:31:28

Anggota DPR RI asal Papua Willem Wandik, S.Sos (tengah) Fraksi Partai Demokrat.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang berkuliah di luar Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat kembali ke daerah tempat mereka menuntut ilmunya, usai pulang kampung (Pulkam) ke tanah asalnya di Papua.

Demikian keinginan yang disampaikan Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik dalam 'Diskusi & Deklarasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis Papua' di Gedung Juang '45, Jakarta Pusat, kemarin.

"Memang harapan kami mahasiswa harus pulang," ujar Willem, Senin (16/9).

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) itu menegaskan kembalinya mahasiswa Papua ke tanah perantauan, bertujuan agar studi yang mereka jalani kembali berlanjut.

Kembalinya mahasiswa dari tanah kelahiran, lanjut dia, harus seiring dengan hadirnya jaminan keamanan, serta tuntasnya tuntutan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Willem selaku tokoh maupun perwakilan masyarakat Pulau Papua di legislatif pusat, pun berjanji mendorong pemerintah daerah (pemda) membantu pemulangan para mahasiswa.

"Nanti kalau situasi sudah stabil, sudah aman, pasti kami akan lakukan koordinasi dengan pemda Papua untuk melihat anak-anak Papua yang tidak pulang ini, bisa kembalikan ke sini, supaya mereka bisa lanjutkan studi. Sebagai generasi penerus bangsa," katanya.

Seiring dengan hal itu, Willem meminta agar ada perubahan terhadap cara pandang pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. Pemerintah diharapkan tak lagi hanya memberikan uang kepada masyarakat maupun pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat. Tapi juga membagikan pengetahuan maupun membangun sistem bagaimana mengelola uang tersebut dengan baik, sehingga pembangunan di segala lini di kedua provinsi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Persoalan Papua berbeda dengan di luar Papua. Pembangunan infrastruktur birokrasi ada hambatan, aspek kultural, geografis, akibatnya terjadi defisit infrastruktur. Sehingga, mempengaruhi inflasi, harga-harga tinggi," ungkapnya.

Ia pun terus mengingatkan pemerintah pusat, mengenai hal-hal yang menjadi harapan dari mahasiswa Papua dan Papua Barat tersebut.

"Sehingga seberapa besar uang yang diberikan ke kita tidak akan pernah cukup. Jadi yang paling penting bagaimana merubah pola pikir pemerintah pusat ke kita, sehingga akhirnya distribusi social justice (keadilan sosial) bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.(bh/mos)


 
Berita Terkait Papua
 
PTUN Jakarta Putuskan Pemblokiran Internet oleh Pemerintah di Papua 'Melanggar Hukum'
 
Legislator Kecam Bentrok TNI-Polri di Mamberamo Raya Papua
 
Kejagung Tangkap Mantan Wakil Bupati Sarmi Papua Yosina Troce Insyaf
 
Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
 
TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]