Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Papua
 
Legislator Minta Presiden Indonesia Terpilih Datang ke Wamena | 2019-10-09 14:41:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR-RI Dapil Sumbar II, Nevi Zuairina meminta Presiden Terpilih yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI, agar segera turun langsung ke Wamena, Papua, sebelum dilantik sebagai presiden 5 tahun yang akan datang. Menurutnya, Presiden mesti berdialog guna mengetahui apa yang menjadi keinginan warga demi meredam kerusu ...

Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua | 2019-09-23 12:59:30

JAYAPURA, Berita HUKUM - Buntut tindakan rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua dan Papua Barat di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Surabaya, menimbulkan gejolak stabilitas keamanan lalu menjadikan banyak mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengenyam pendidikan di luar Papua, kembali ke daerah asalnya masing-masing.

Sehingga hal ters
...

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah | 2019-09-17 08:31:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang berkuliah di luar Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat kembali ke daerah tempat mereka menuntut ilmunya, usai pulang kampung (Pulkam) ke tanah asalnya di Papua.

Demikian keinginan yang disampaikan Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik dalam 'Diskusi & Deklarasi Anti Disk
...

Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua | 2019-09-13 09:16:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kasus Papua yang semakin menyeruak dan tercium oleh dunia Internasional, Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus segera mencegah terjadinya internasionalisasi isu tersebut. Sebab hal ini jelas sangat merugikan Indonesia dari sisi kepercayaan oleh negara-negar ...

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi | 2019-09-13 08:48:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua perlu direvisi. Dalam rapat pemantauan tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan Kaukus DPR untuk Papua melibatkan banyak tokoh dari Papua, pada prin ...

Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua | 2019-09-09 14:19:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua. Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh ha ...

Pemblokiran Internet di Papua, 'Merugikan Perekonomian Daerah' dan 'Memicu Masalah' | 2019-09-08 13:01:56

PAPUA, Berita HUKUM - Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan dipandang "merugikan perekonomian daerah" dan "memicu masalah".

Secara bertahap, pemerintah membuka pemblokiran layanan data yang diberlakukan sejak 21 Agustus lalu, menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah sepert
...

Ketua DPD Partai Perindo Sorong Tertangkap Tangan Bawa Bendera Bintang Kejora | 2019-09-03 17:51:55

MANOKWARI, Berita HUKUM - Penangkapan oleh Apkam Gabungan di Bandara Pada pukul 16.21 s.d 16.44 WIT bertempat di Bandara Rendani Manokwari Jl. Trikora Rendani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dilakukan penangkapan terhadap pelaku pembawa Bendera Bintang Kejora yang dibawa oleh Sayang Mandabayan yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo ...

Soal Kerusuhan Papua, Jubir Prabowo Sebut Wiranto Jangan Memecah Belah | 2019-09-02 08:50:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang menyebut ada penunggang di balik demo berujung kerusuhan di Papua justru dapat memperkeruh suasana.

Lewat akun Twitter pribadinya Dahnil, @Dahnilanzar pada Sa
...

KPU Pusat Pastikan Seluruh Dokumen KPUD Papua Terbakar Habis | 2019-09-01 22:13:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden kerusuhan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua di Jayapura yang dibakar massa deonstran anarkis tak menyisakan satupun berkas.

Seluruh dokumen penting di kantor tersebut habis tak bersisa lantaran dilalap si jago merah.

"Sampai hari ini seluruh yang ada di dalam kantor itu terbakar habis," kata K
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]