Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Papua
 
Natalius: Pak Hasto, Ternyata Anda Tidak Bedanya dengan Kaum Kecebong, Produsen Hoaks | 2018-07-01 20:26:43

Oleh: Natalius Pigai, S.I.P

SEJAK TANGGAL 27 sesaat setelah Pilkada serentak provinsi Papua dan juga nasional dihebohkan dengan berita di surat kabar nasional yang bagi kami merasa jijik dan jorok.

Pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP bahwa Provinsi Papua dimenangkan oleh PDIP.

Bagi saya tentu saja tidak merasa kaget karena cara-
...

Pengibaran Bendera Israel Menyalahi Aturan dan Menodai Perjuangan Diplomatik Indonesia | 2018-05-21 06:29:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi' Munawar meminta pihak keamanan dan Pemerintah tegas dalam menindak pelaku Aksi pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel karena melanggar aturan. Dirinya memaparkan ada dua alasan prinsip, inte ...

Kepala Kampung Onggabaga Diduga 'Kurang Waras', Kepala Distrik Tutup Mata? | 2018-05-09 06:22:51

JAYAPURA, Berita HUKUM - Oknum Kepala Kampung Onggabaga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berinisial PU diduga kurang waras alias gila dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala kampung. Pasalnya selama menjabat sebagai kepala kampung oknum tersebut terkesan sesuka hatinya, sewenang-wenang dalam menjalankan tugas, tidak mengikuti ...

Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi | 2018-01-25 10:24:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pemerintah dianggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Kabupaten Asmat, Papua. Mengingat dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua yang berasal dari APBN sudah sangat besar. Hal ini menurutnya patut mendapatkan perhatian khusus.

"Manajemen Pemerintah d
...

2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI | 2018-01-19 07:52:55

PAPUA, Berita HUKUM - Data sementara berdasarkan laporan Posko Satgas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) tanggal 17 s.d 18 Januari 2018 bahwa sekitar 2.027 warga Asmat telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Satgas Kesehatan TNI bekerjasama dengan Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Pemda setempat.

Pelayanan kesehatan tersebut, diantaranya i
...

Panglima TNI Berikan Penghargaan atas Keberhasilan Prajurit Bebaskan Sandera di Papua | 2017-11-20 06:25:22

PAPUA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya membebaskan 347 warga masyarakat yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Upacara pemberian penghargaan kepada 63 prajurit TNI tersebut dilaksan
...

Tindak Tegas Kelompok Bersenjata Penyandera 1300 Warga Sipil Papua | 2017-11-15 07:06:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam Fadli Zon mengecam tindakan Kelompok Teroris Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah menyandera 1.300 orang Papua sebagai satu tindakan yang tak dapat ditolerir dan mencederai HAM.

"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakuk
...

Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata | 2017-11-14 19:37:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal
...

Perlu Dibentuk Gugus Tugas Papua | 2017-11-13 07:00:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk membentuk gugus tugas khusus Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua dan mendukung diplomasi luar negeri terkait isu Papua. Hal itu menyusul kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin memperlihatkan kekuatannya.

"Kita ingin persoalan Papua dilihat secara holist
...

TNI dan Kementerian PUPR Bangun Jalan Trans Papua 4.300 Km | 2017-05-11 08:29:26

PAPUA, Berita HUKUM - Presiden RI Ir. H. Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan Wamena-Mumugu di Bumi Cenderawasih, Provinsi Papua, Rabu (10/5).

Pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.30
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan
Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]