Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Papua
 
Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi | 2018-01-25 10:24:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pemerintah dianggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Kabupaten Asmat, Papua. Mengingat dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua yang berasal dari APBN sudah sangat besar. Hal ini menurutnya patut mendapatkan perhatian khusus.

"Manajemen Pemerintah d
...

2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI | 2018-01-19 07:52:55

PAPUA, Berita HUKUM - Data sementara berdasarkan laporan Posko Satgas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) tanggal 17 s.d 18 Januari 2018 bahwa sekitar 2.027 warga Asmat telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Satgas Kesehatan TNI bekerjasama dengan Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Pemda setempat.

Pelayanan kesehatan tersebut, diantaranya i
...

Panglima TNI Berikan Penghargaan atas Keberhasilan Prajurit Bebaskan Sandera di Papua | 2017-11-20 06:25:22

PAPUA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya membebaskan 347 warga masyarakat yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Upacara pemberian penghargaan kepada 63 prajurit TNI tersebut dilaksan
...

Tindak Tegas Kelompok Bersenjata Penyandera 1300 Warga Sipil Papua | 2017-11-15 07:06:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam Fadli Zon mengecam tindakan Kelompok Teroris Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah menyandera 1.300 orang Papua sebagai satu tindakan yang tak dapat ditolerir dan mencederai HAM.

"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakuk
...

Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata | 2017-11-14 19:37:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal
...

Perlu Dibentuk Gugus Tugas Papua | 2017-11-13 07:00:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk membentuk gugus tugas khusus Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua dan mendukung diplomasi luar negeri terkait isu Papua. Hal itu menyusul kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin memperlihatkan kekuatannya.

"Kita ingin persoalan Papua dilihat secara holist
...

TNI dan Kementerian PUPR Bangun Jalan Trans Papua 4.300 Km | 2017-05-11 08:29:26

PAPUA, Berita HUKUM - Presiden RI Ir. H. Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan Wamena-Mumugu di Bumi Cenderawasih, Provinsi Papua, Rabu (10/5).

Pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.30
...

Pembangunan Bandara di Papua Tingkatkan Perekonomian Masyarakat | 2016-10-19 07:05:03

PAPUA, Berita HUKUM - Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat Dekai di Provinsi Papua berfungsi sebagai penghubung antar pulau dan antar provinsi yang ada di Indonesia,dan menjadi solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Demikian dikatakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada acara peresmian Bandar Udara Nop Goliat D ...

Zeni TNI AD Bangun Jalan 278,6 Km di Provinsi Papua | 2016-03-25 22:01:52

PAPUA, Berita HUKUM - Sesuai dengan visi dan misi dalam Nawacitanya "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan", Presiden RI Ir. H. Joko Widodo bergerak cepat dengan mempercayakan mandatnya kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan di Provinsi Papua. Salah satu kegiatan yang dil ...

Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua | Saturday 29 Aug 2015 14:14:59

SORONG, Berita HUKUM - Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga saat ini dirasa belum optimal. Sehingga mengakibatkan sulitnya pencapian kesejahteraan masyarakat di bumi cendrawasih tersebut.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Roberth Rouw menilai bahwa UU No. 35 Tahun 2008 Tentan
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]