Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Papua
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
2019-08-19 17:06:48

Walikota Surabaya Tri Rismaharini.(Foto: istimewa)
SURABAYA, Berita HUKUM - Tindakan bernuansa rasisme oleh oknum warga Surabaya terhadap puluhan mahasiswa Papua berbuntut panjang. Gelombang ribuan massa di Manokwari, Jayapura dan Sorong tak bisa dibendung.

Mereka mengekspresikan kemarahannya dengan memblokade jalan, membakar Gedung DPRD Provinsi papua Barat dan menjarah pusat perbelanjaan. Bahkan sejak Senin (19/8) pagi sekitar pukul 06.00 waktu setempat, seluruh masyarakat terus membludak ke jalanan kota.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, tidak ada satupun pejabat maupun aparat keamanan di Surabaya yang melakukan pengusiran dan penghinaan terhadap mahasiswa Papua.

"Jadi tidak benar kalau ada pengusiran itu kalau itu terjadi mestinya pejabat saya yang duluan tapi pejabat saya masih bekerja dan seluruh mahasiswa yang dari Papua juga masih normal," ungkap Risma di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Pihaknya meminta seluruh masyarakat Papua tetap tenang dan tidak termakan isu yang beredar di masyarakat.

"Boleh dicek selama ini kami di kegiatan apapun melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Mari kita jaga (kerukunan). Selama ini kita sudah bangun semuanya itu dengan susah payah harus hancur begitu saja hanya karena emosi. Saya pikir itu tidak perlu," jelasnya.

Secara pribadi dan juga selaku pemegang kuasa pemerintahan Kota Surabaya Risma meminta maaf kepada warga Papua jika ada kesalahan yang terjadi atas insiden tersebut.

"Kalau ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir tidak ada itu," tandasnya.(aut/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]