Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
2019-08-19 16:43:55

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penanganan terhadap insiden yang terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat harus dilakukan dengan cara yang tepat. Karena penindakan yang cepat saja masih kurang kalau belum dilakukan dengan tepat.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

"Kalau tidak cepat masalah ini bisa terus bergulir, tetapi kalau tidak tepat kemungkinan bisa menimbulkan masalah baru," ungkapnya.

Selain itu, Fadli meminta untuk persoalan ini jangan terlalu dibesarkan karena dikhawatirkan akan menyulut pertentangan.

"Lebih bagus diberikan waktu untuk dilakukan evaluasi. Kalau pun ada pelanggaran nanti akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku," jelasnya.

"Diplomasi kita ke dunia juga harus dikuatkan dalam menyampaikan permasalah ini. Isu di Papua ini harus disampaikan dengan benar," imbuh Fadli menambahkan.

Termasuk klarifikasi terkait tuduhan-tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menyarankan agar diplomasi Parlemen juga dilakukan baik Pasifik maupun negara lain.

"Supaya informasi soal insiden ini tidak distorsi," jelas Fadli.

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon juga meminta aparat kepolisian melakukan investigasi penyebab kerusuhan di Manokwari, Papua Barat tersebut.

Pasalnya, banyak kabar berseliweran bahwa demo yang berujung kerusuhan di Manokwari disebabkan oleh penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dan ujaran berbau SARA oleh suatu ormas kepada sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 17 Agustus 2019 akibat demonstrasi yang menuntut Papua Merdeka yang dilakukan beberapa pekan sebelumnya.

"Ya saya kira keadaan keamanan kita harus menjadi perhatian terutama di dalam aspek penegakan hukum, Keadilan dan betul-betul memberikan rasa keadilan bagi semua. Tentu ada suatu hal tindak-tindakan yang menyangkut masalah separatisme itu harus di dekati, di-approch dengan bijaksana karena ini sangat membahayakan kalau kita mendiamkan atau justru memberikan pendekatan yang salah," kata Fadli.

Menurut Fadli, persoalan yang menyangkut separatisme dan SARA harus ditangani dengan penuh kehati-hatian. Sehingga, tokoh yang berpengaruh atau influencer harus duduk bersama menenangkan supaya masalah ini tidak merembet dan menjadi bola salju (membesar).

"Dari sejak dulu kita ingin harus ada penanganan yang cepat dan tepat. Cepat saja kurang kalau tidak tepat. Jadi kecepatan dan ketepatan approach itu menurut saya sangat penting. Kalau tidak cepat ini bisa bergulir lebih panjang lagi masalahnya. Tapi kalau tidak tepat, bisa membuat masalah-masalah yang baru," tegasnya.

Fadli juga menuntut agar aparat kepolisian melakukan investigasi terhadap rentetan peristiwa yang terjadi hingga kemudian masyarakat melakukan demo yang berujung kerusuhan itu terjadi di Papua Barat.

"Harus ada satu pendalaman investigasi, jadi jangan sampai informasi-informasi ini berseliweran tidak jelas ya. Lebih bagus kita mendengarkan dulu, mendudukkan dulu masalahnya seperti apa," pinta Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Selain itu, Fadli juga mengimbau agar masalah ini tidak terlalu dibesar-besarkan karena dikhawatirkan akan semakin menyulut pertentangan dan muncul lebih banyak konflik.

"Lebih bagus diberikan waktu untuk melakukan investigasi apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan, ada ini, tentu diinikan (ditangani) sesuai hukum yang berlaku," imbaunya.

Aksi kekerasan di Manokwari seperti pembakaran gedung DPRD Papua Barat pada Senin pagi, siang ini sudah berangsur kondusif. Pejabat dan aparat sudah melakukan dialog dengan perwakilan massa demonstran yang tidak terima kejadian di Jatim.(rt/RMOL/sco/sindownews/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Papua
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
Pemblokiran Internet di Papua, 'Merugikan Perekonomian Daerah' dan 'Memicu Masalah'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]