Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jokowi
Wahh, Cadangan Minyak Indonesia 90% Dikuasai Asing
Sunday 07 Jun 2015 19:24:17

Ilustrasi. Kilang Minyak.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Cadangan minyak Indonesia hanya tersisa sekitar 3,7 miliar barel saja, tapi sayangnya, hampir 90% cadangan tersebut justru dikelola oleh perusahaan luar negeri alias asing.

“Cadangan minyak Indonesia sekitar 3,7 miliar barel oil, tapi hanya 10% yang dikuasai Pertamina,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro, dalam Diskusi Publik ‘Mendambakan UU Migas yang Konstitusional’ di Auditorium PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Dari 90% cadangan minyak milik Indonesia saat ini, memang ada yang dikelola perusahaan nasional seperti PGN dan Medco Energi, namun porsinya kecil, lebih banyak dikelola oleh perusahaan asing, seperti Chevron, BP, ConocoPhillips dan banyak lagi.

Wianda mengatakan, Pertamina menargetkan menjadi perusahaan kelas dunia pada 2025. Agar bisa mencapai target tersebut, Pertamina butuh bantuan dan dorongan dari pemerintah.

“Pertamina 100% saham dari Indonesia. Pertamina ingin jadi global champion bisa kelola lebih besar sumber migas, ingin kelola cadangan lebih besar. Di mata internasional ingin diakui dan bisa akuisisi blok-blok migas besar. Saat ini bentuk dukungan pemerintah, yakni dengan keluarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2015, blok-blok yang akan habis masa berlakunya ingin bisa dominan dikelola Pertamina sebagai manajer operasi (operator),” ungkapnya.

Wianda menegaskan, bila Pertamina semakin besar, maka negara yang mendapatkan keuntungan paling besar. Salah satu buktinya, Pertamina pada 2013 membayar pajak penghasilan Rp 73 triliun dan akan terus bertambah seiring naiknya produksi.

“Di 2014 kita berkontribusi Rp 9 triliun dividen ke pemerintah. Kami ingin jadi instrumen utama dari pemerintah. 57 tahun kita distribusikan BBM terutama PSO (subsidi). Memiliki 109 terminal BBM di seluruh Indonesia, 65 kapal dari 140-an kapal milik Pertamina dikelola untuk distribusikan BBM,” tutupnya.(dtc/sharia/voa-islam.com/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]