Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Jokowi
 
Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin | 2020-02-16 21:33:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rokhmin Dahuri mengatakan, 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jangan dijadikan patokan untuk menilai hasil kinerja pemerintah. Melainkan, menurut Dahuri, kinerja pemerintah seharusnya dilihat berdasarkan kebijakan serta program yang dikeluarkan dan manfaatnya bagi ...

Sri Mulyani dan Janji Asal Janji Jokowi | 2020-02-04 01:23:10

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan

BERITA MENGEJUTKAN hari ini adalah Sri Mulyani menyatakan janji kampanye Jokowi tentang pemberian uang pengangguran yang didengungkan Jokowi tempo hari adalah janji omong kosong. Apakah janji omong kosong itu? Janji omong kosong adalah janji yang dibuat Jokowi hanya untuk kepentingan kampanye alias memberi harapan
...

Mampukah Jokowi Menjinakkan Banteng? | 2020-01-16 11:17:33

Oleh: H. Tony Rosyid

JOKOWI AKAN jadi masa lalu. Setidaknya lima tahun lagi. Bahkan tak sampai lima tahun. Tahun 2022 atau 2023, Jokowi pun akan diabaikan para pengikutnya. Semua partai dan politisi akan fokus ke 2024. Pilpres dan pileg diadakan serentak. Pilkada juga digelar di tahun yang sama.

Lihat nasib SBY. Meski punya partai, banyak pih
...

Jokowi Mending Dibantu Ahli Ketimbang Stafsus Milenial Bergaji Rp 51 Juta | 2019-11-24 22:54:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Kritikan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) dari kalangan muda atau milenial terus terjadi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, Jokowi lebih baik memilih stafsus dari ahli jika stafsus milenial hanya berperan untuk memberikan opini.

Terlebih, kata Refly, p
...

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode | 2019-11-19 18:30:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh nasional yang juga pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR RI mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat selama tiga periode.

Suhendra beralasan, tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek stra
...

Eselon Mau Dipangkas, Tapi Jokowi Tambah Banyak Jabatan | 2019-11-11 10:53:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi berencana akan menyederhanakan susunan birokrasi. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya, Jokowi bakal memangkas eselon.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 leve
...

Jokowi Terlalu Perkasa | 2019-11-09 15:58:13

Oleh: H. Tony Rosyid

ADA LIMA Pilar yang jadi kekuatan politik di Indonesia yaitu pertama, mahasiswa. Dalam sejarah, gerakan mahasiswalah yang paling efektif untuk menggagalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Lebih dari itu, tahun 1966 mahasiswa pernah berhasil menjatuhkan presiden Soekarno. Tahun 1998 Soeharto jug
...

Sibuk Narasi Radikal, Ada 22 Juta Rakyat Kelaparan Era Rezim Jokowi | 2019-11-09 11:59:44

Oleh: Nasrudin Joha

PADA RABU 06 Nov 2019, sejumlah media mengutip realese resmi dari ADB (Asian Development Bank) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) yang didukung Kementerian Bappenas, yang mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Developmen
...

Pengamat: Soal Kunjungan Nasdem ke PKS, Kecewa pada Jokowi | 2019-11-03 19:07:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan Partai Nasdem ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk kekecawaan partai besutan Surya Paloh itu terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan penunjukkan posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan atas ...

Potret Kabinet, Singkirkan Yang Lemah dan Ambil Yang Kuat | 2019-10-29 05:31:05

Oleh: H. Tony Rosyid

JOKOWI SUDAH umumkan para pembantunya yang duduk di kabinet. "Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden", kata Jokowi saat memberi pembekalan kepada para pembantunya itu.

Ada 34 menteri. 16 (47 %) dari parpol, 18 (53%) dari profesional. Yang dimaksud profesional itu tidak otomatis bahwa mere
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Viral Bilang Wajar Nonton Video Porno, Psikolog: Ucapan Ganjar Gak Pantas !
Eksepsi: Tidak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kondensat BP MIGAS - PT TPPI
Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
Haris Azhar Sebut Omnibus Law Cilaka RUU Haram
Survei Median: Massa 212 Lebih Pilih Anies Ketimbang Prabowo


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]