JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini utusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) datang ke gedung DPR guna untuk menyerahkan dokumen tambahan terkait adanya pemerasan BUMN di Sekretariat Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Dokumen berupa surat itu diserahkan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (7/11). Sementara Kepala Sekretariat BK DPR Cholidah Indriana membenarkan adanya penyerahan dokumen tambahan itu.
"Ya, sudah tadi diberikan sekitar pukul 15.30 WIB oleh perwakilan Pak Dahlan yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra. Tadi dia datang sendirian," ujar Cholidah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Surat yang dibungkus amplop cokelat Kementerian BUMN bernomor SR 632 MBU 2012 tertanggal 7 November 2012 itu, tampak ditujukan kepada Pimpinan Badan Kehormatan (BK).
"Suratnya ini akan kami simpan dulu di Sekretariat Komisi, sampai ada Pimpinan yang datang. Perintah dari Pimpinan BK, surat ini harus disimpan dulu dan belum boleh dibuka ke publik," ujar Cholidah.
Saat dipanggil BK pada Senin (5/11) lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan ada tiga kroniologi kejadian pemerasan dengan dugaan melibatkan dua oknum anggota DPR. Kedua nama itu adalah, Idris dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P).
Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Sedangkan Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Air lines.
Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan nama salah seorang anggota DPR IL yang disebut meminta jatah gula. ''ketika dia beli, saya serahkan ke Dir oprasional, tapi ternyata ujuk-ujuknya dia beli cuma 6 ton, ini menjelang Ramadhan kemarin." Ujarnya.
Ketika ditanya, ismet bersedia menjadi wisle blower bila Dahlan Iskan meminta melaporkan ke KPK. Ismet menolak dan mengatakan, "kasusnya pak Dahlan beda dengan RNI," pungkasnya.(bhc/put) |
