Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BUMN
 
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup | 2019-07-19 13:06:32

JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Pos Indonesia yang sedang menghadapi krisis keuangan atau pailit diimbau tak boleh ditutup. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya sejarah dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya tetap sangat penting dan historis di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan ...

Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) Desak Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Indonesia | 2019-07-02 18:08:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ari Askhara.

Desakan itu terkait dugaan penipuan publik dalam laporan keuangan tahunan (LPK) perusahaan tahun 2018 yang diduga dilakukan Ari Askhara selaku
...

Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN | 2019-06-16 01:42:10

Oleh: Anthony Budiawan

POLEMIK STATUS anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergulir terus. Ada yang berpendapat anak perusahaan BUMN bukan termasuk BUMN. Ada juga yang berpendapat sebaliknya, anak perusahaan BUMN adalah BUMN juga.

Kalau ditinjau dari sudut pandang pemberantasan korupsi, anak perusahaan BUMN jelas termasuk BUMN. Kar
...

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap | 2019-03-23 13:23:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Jumat (22/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak empat orang yang terjaring Suap di kawasan BSD City Tangerang Selatan, salah seorang ditangkap merupakan Direktur di PT Krakatau Steel, (Persero), Tbk yang diduga kuat melakukan transaksi uang ...

Marwan Cik Asan: Utang BUMN Rp5.271 Triliun | 2019-02-03 21:28:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Marwan Cik Asan menegaskan, data yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri hanya mengutip data BUMN sektor non keuangan saat membahas kenaikan utang BUMN.

Padahal jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik termasuk Ba
...

Head of Agreement GMF dan IAS Fokus dalam Perawatan Pesawat dan Industrial Service | 2019-01-09 16:29:12

TANGERANG, Berita HUKUM - PT Garuda Indonesia Facility Aero Asia,Tbk (GMF) resmi menjalin kerjasama dengan anak usaha BUMN, PT Indopelita Aircraft Service (IAS). Kerjasama yang dituangkan dalam Head of Agreement ini ditandatangani oleh Direktur Utama GMF, Iwan Joenarto dengan Direktur Utama IAS, Sabar Sundarelawan di Hanggar 4 GMF Cengkareng pada, ...

Para Tokoh Mengkritisi Pencopotan Said Didu dari PTBA, SBY: Said Didu Telah Berikan Pelajaran Berharga | 2018-12-29 03:11:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemecatan Said Didu dari posisi Komisaris di PT Bukit Asam (PTBA) rupanya mendapat perhatian dan komentar dari beberapa tokoh nasional diantaranya dari Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Muhammad Said Didu nama lengkapnya, dicopot dengan alasan tak sejalan oleh PTBA sekitar lima menit sebelum Rapat Umum Pe
...

Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan | 2018-12-04 05:01:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Ra
...

Era Jokowi Utang BUMN Bengkak Jadi Rp5.271 Triliun | 2018-12-03 20:51:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat jumlah utang para perusahaan pelat merah meningkat 132,92 persen dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 tersebut belum sepenuhnya diaudit.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Peng
...

Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal | 2018-07-25 08:31:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa ada masalah pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan PNBP, ia menegaskan bahwa target lebih penting untuk dicapai.

Menurutnya,
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]