JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) sekaligus pakar koperasi, Suroto merasa di-bully usai melontarkan gagasan pengkoperasian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gagasan itu dipelintir oleh Menteri BUMN Erick Thohir seakan-akan menjadi agenda pembubaran BUMN.

"Ide pengkoperasian BUMN atau perubahan dari ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tengah mendalami kasus dugaan korupsi yang terjadi di anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yakni PT PLN Batubara.

Proses hukum terhadap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dilakukan oleh penyidik Kejaksaan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk membatalkan IPO (Initial Public Offering/penawaran saham umum perdana) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Pasalnya, aksi korporasi anak usaha Pertamina ini jelas bertentangan dengan UU BUMN dan berpotensi merugikan negara.

"Ada dua poin krusi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Sekjen Projo Guntur Siregar memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar di berbagai media anggaran proposal Rp100 miliar yang dikirim ke berbagai BUMN acara temu relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

"Saya tidak pernah mengatakan proposal anggaran Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. Saya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022 senilai Rp17,48 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah tinjau kembali right issue PT Waskita. Sebab, menurutnya, yang perlu diperhatikan ketika Waskita menginginkan right issue dari pemerintah adalah faktor risiko. Secara sederhana, right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan BUMN, PT Istaka Karya (Persero) pailit atau bangkrut setelah beroperasi selama 43 tahun. Manajemen akan mengurus harta (boedel) pailit dan akan berkoordinasi dengan kurator untuk proses selanjutnya setelah dinyatakan pailit. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rud ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Totalitas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam membongkar kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bikin koruptor cemas.

Sejumlah pihak yang terlibat, penyelenggara negara maupun swasta, telah ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, lima tersangka pada kasus korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnace C ...Berita Selengkapnya

Jakarta, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses investasi pembelian saham BUMN Telkomsel ke PT GoTo. Sebab, menurutnya, diduga ada ketidakwajaran proses dan penilaian pada investasi di anak perusahaan PT Telkom tersebut.

"BPK dala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelidiki proses pembelian saham atau Initial Public Offering (IPO) terhadap PT GoTo (Gojek-Tokopedia) oleh Telkomsel. Pasalnya, kata dia, Telkomsel yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia ...Berita Selengkapnya